Tradisi Kekuasaan: Kesadaran Gaukang di Sulawesi

Halaman parkir depan Fort Rotterdam. (foto: ist/palontaraq)

Halaman parkir depan Fort Rotterdam. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Hudjolly

PALONTARAQ.ID – Istilah ‘kekuasaan’ seringkali dihubungkan dengan batas-batas wilayah, padahal kekusaan tidak bermula dari batas wilayah atau teritorial. Pemahaman kekuasaan yang ada di setiap suku bangsa berbeda satu sama lain, perbedaan dalam hal cara pandang pada kekuasaan itu sendiri.

Namun perbedaan pemahaman itu melahirkan konsep yang sama: kerangka membangun relasi sosial manusia tanpa konflik. Meski penguasa berganti, konsep kekuasaan lama tidak berubah, misalnya di Sulawesi Selatan pasca penandatangan perjanjian pendek (Korte verklaring) yang disodorkan Belanda ke penguasa kerajaan setempat.

Belanda merasa menjadi penguasa yang sah dan memerintah langsung rakyat Makassar (Poelinggomang, 2004), tetapi rakyat merasa tidak perlu mematuhi. Masyarakat lebih mematuhi mekanisme patron-klien di antara mereka. Demikian juga di Jawa penguasa berubah, tetapi konsep kekuasaan lama tetap bertahan.

Selalu ada hal-hal yang belum atau tidak berubah seiring perubahan kekuasaan akibat interaksi kebudayaan lain. Yaitu bertahannya corak kekuasaan lama, misalnya pada masyarakat Jawa kekuasaan dituangkan dalam simbol-simbol ke bentuk bangunan keraton Yogya dan budayanya.

Hingga zaman modern, simbol-simbol kekuasaan masih terus dihormati, tetap dianggap mewakili kekuasaan itu sendiri. Simbol dan bangunan mencerminkan konsepsi kekuasaan.

Pendahuluan

Di Sulawesi Selatan, system patron-klien tetap terpelihara kendati kekuasaan sudah beralih ke pemerintah kolonial (dan pemerintahan republik), toh masyarakat masih memberikan legitimasi kepemimpinan pada ajjoareng mereka, patron tetap dijunjung dan dipatuhi.

Di Jawa, keberadaan para bangsawan yang dipatuhi dan dijadikan gantungan kekuasaan itu pernah pupus, sebagaimana terlihat dalam perang Jawa (1825-1830).

Perang ini didukung oleh lebih dari separuh bupati penguasa daerah yang bertahta kala itu tapi justru mendapat pertentangan dari para bangsawan (Ricklefs, 2007).

Jauh sebelum perang Jawa, kepercayaan pada kemurnian darah bangsawan sudah memudar sedemikian rupa sehingga bangsawan tidak lagi sanggup menghimpun kekuatan rakyat untuk merebut kekuasaan dari tangan VOC.

Yang tersisa adalah simbol-simbol yang masih dipercaya rakyat sebagai penghantar kekuasaan. Simbol ini masih ‘dipatuhi’ sebagaimana terlihat dalam peristiwa Amangkurat II yang membawa sedikit simbol (benda pusaka) sisa peninggalan Amangkurat I yang kalah perang melawan Trunojoyo.

Simbol kekuasaan itu dibawa ke hadapan Belanda lalu ditunjukkan pada masyarakat Mataram. Lantaran konsep kekuasaan lama masih mengakar kuat, ia kembali beroleh dukungan rakyat.

Demikian pula kisah perebutan paksa regalia Kerajaan Riau di tangan Engku Putri Raja Hamidah oleh Belanda agar kekuasaan Sultan
Abdurahman?raja yang dijagokan Belanda?beroleh dukungan rakyat.

Kekuasaan di Sulawesi Selatan: To Manurung dan Gaukang

Kekuasaan merupakan hasil pelimpahan. Kekuasaan diberikan pada keturunan To Manurung yang menguasai tanah dan sumberdaya lain, kelompok ini berstatus sebagai pemimpin,  karaeng atau ajjoareng.

Masyarakat yang membutuhkan sebagian dari sumberdaya tersebut bergabung dengan ajjoareng untuk menjadi bagiannya  (anakaraeng) dalam melakukan berbagai tindakan (Ahimsa,2006).

Selain kepemilikan sumberdaya dan keturunan, ada suatu simbol kekuasaan yang menyertai ajjoareng dan para pemuka masyarakat itu, yaitu gaukang (pusaka).

Pusaka tidak dapat dipisahkan dari kedudukan seorang karaeng. Di mata orang Sulawesi Selatan kedua-duanya merupakan satu kesatuan (Ahimsa, 2006:109).

Tetapi gaukang dibutuhkan hanya untuk meneguhkan ‘konsensus politik’ antara yang dipimpin dan yang memimpin. Azas konsensus merupakan basis kebudayaan Bugis-Makassar.

Azas ini dapat dilihat dari realitas bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar terbangun dari ‘perjanjian politik’ antara kelompok Anang dalam wilayah pemukiman masing-masing (Wanua) yang mengangkat ‘To Manurung’ sebagai pemimpin atau raja mereka.

Para pemimpin wanua (pihak yang akan dipimpin) sepakat mengangkat To manurung sebagai pemimpin. Di Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Pammana, Kerajaan Soppeng, Kerajaan Sinjai, dan Kerajaan Toraja, semua meyakini bahwa pemimpin
(penguasa) awal adalah To Manurung.

Kekuasan di era kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar terlihat pada kepercayaan konsep manusia dari langit (tomanurung) yang dapat memberikan keteraturan pada masyarakat (Ahimsa,2007).

To Manurung merupakan person penerima kekuasaan, ia sebagai representasi figur yang memiliki berbagai kelebihan sehingga dipercaya memangku mandat memimpin. Konsensus awal para wanua itu meminta agar To Manurung mau memerintah.

Oo lamarupa, kami datang pada Anda untuk memohon agar Anda mengasihani kami dan meminta Anda agar tidak meninggalkan kami tetapi tetap tinggal bersama kami dan menjadi raja kami, Kami bersedia menjadi bawahan Anda. Anda akan menjadi milik kami dan hanya perintah-perintah Anda yang akan kami laksanakan?  (Ahimsa,2007:86).

Perbincangan masyarakat dengan calon raja ini bisa dianggap sebagai sebuah kesepakatan pemimpin dan yang dipimpin. Dari penerima kekuasaan yang baru ditahbiskan, peraturan pun bermunculan. Berikutnya, keturunan  To manurung menjadi penguasa-penguasa pada kerajaan (wanua) masing-masing.

Kesediaan  wanua menjadi bawahan mengindikasikan tanda kepatuhan pada ikrar kesepakatan. Perjanjian antara To Manurung dan
Matoa/Ulu Anang termaktub dalam lontaraq Attoriolonna to-Bone yang kemudian berkembang menjadi semacam sumpah jabatan.

Menurut Gusnawati (2000), perjanjian serupa dapat ditemukan dalam perjanjian To Manurung di Soppeng yang bernama La Tammamala Manurungnge ri Sekenyiliq dengan Arung Bila, bersama Matoa lain.

Terlepas dari berbagai perbedaan pandang mengenai konsep To Manurung, secara mendasar telah terjadi peletakkan azas kekuasaan, menerapkan konsensus politik untuk membangun hubungan sosial, baik kerajaan kecil atau kerajaan besar, lengkap dengan sistem hukum yang disepakati bersama dan diterapkan oleh Karaeng di satu wilayah.

Posisi/ karaeng/ merupakan perwujudan dari kebutuhan akan keberadaan orang yang dianggap kapabel mempersatukan dan menjaga kondisi masyarakat dari kekacauan.

Orang yang kapabel diberi ?mandat? (di daulat) untuk berkusa. Fase sebelum era konsep /To Manurung/ turun disebut /sianre balé taué
/(Poelinggomang, 2004).

Kisah To manurung membawa implikasi konsep kepemimpinan via mandat. Kerajaan mulai dibentuk, tatanan diciptakan untuk mencapai keraturan.

Setelah  To manurung tiada, pemimpin dipilih oleh Dewan Hadat untuk menentukan mandat jabatan raja. Anggota Dewan Hadat adalah para bangsawan yang masih terkait garis keturunan To manurung. (Mattulada,1998; Marzuki,2005; Pelras, 2006).

Fase sesudah berdiri kerajaan, ialah era keturunan To Manurung. Model kekuasaan mulai berkembang dengan azas yang sama. Timbul struktur kekusaan yang berbeda antara kerajaan satu dengan lainnya.

Di Kerajaan Bone kekuasaan menggunakan model konfederasi. Jabatan tertinggi atau pemimpin kerajaan adalah Arung Mangkau (Raja yang berdaulat) melalui
proses konsensus dan pemandatan. Proses pengambilan kebijakan dibantu oleh dewan yang anggap sebagai wakil rakyat yang berjumlah tujuh orang, disebut Arung Pitu’ atau Matoa-Pitué.

Ketujuh anggota Dewan Matoa-Pitué selain menjadi anggota dewan pemerintahan Kawérrang Tana Bone/ juga tetap menjalankan pemerintahan atas wanua asalnya secara otonom serta mengkordinasikan wanua-wanua lain yang tergabung padanya.

Setiap wanua merupakan angggota konfederasi Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung yang memiliki organisasi dan hukum sendiri. Kekuasan tidak hanya datang dari kuasa raja tetapi pengakuan kedaulatan (penyerahan mandat) dari rakyat melalui konsep perwakilan pemimpin wanua masing-masing.

Sistem konfederasi ini berlaku hingga Raja Bone ke-9 yang selanjutnya berubah menjadi sistem sentralisasi kekuasaan yang ditandai dengan kelengkapan kekuasaan pusat yang lebih besar dan lebih kuat.

Matoa wanua tidak lagi merangkap jabatan Matoa Pitué. Dewan Matoa-Pitué berperan sepenuhnya sebagai pejabat kekuasaan Pusat Tana Bone yang selanjutnya dirubah menjadi Dewan/Ade’ Pitué yang merupakan Dewan Menteri Tana Bone. Selanjutnya disebut  pampawa ade’ atau pakatenni ade’ (Mattulada,1975).

Dari laporan Ahimsa (2007), bekerjanya nalar kekuasan di tanah Wajo menunjukkan model tersendiri. Di Wajo’ yang merupakan salah satu kerajaan besar Bugis tidak memiliki konsepsi kepemimpinan To Manurung.

Mereka memilih pemimpinnya (Matoa) yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang telah ditentukan sebelumnya. Calon Matoa berasal dari tiga kelompok masyarakat yang merupakan awal Kerajaan Wajo, yaitu Betteng Pola, TaloTénreng dan Tua?. Bisa juga berasal dari luar kalangan mereka, tentu saja jika memenuhi syarat kepemimpinan.

Pemimpin tertinggi disebut Arung Matoa Wajo (Ahimsa, 2007). Di sini kekuasan merupakan kondisi bersyarat, tidak melekat pada darah ke peguasaaan semata. Namun, perbedaan itu bisa digolongkan dalam satu genus: pencarian figur pemimpin berdasarkan kapabilitas.

Dari sudut pandang ‘genus’ ini maka konsep To manurung yang dinilai sebagai sosok berkualifikasi pemimpin, merupakan kategori ‘species’ penerapan praktik konsensus. Toh, pasca To Manurung, mekanisme pemilihan pemimpin juga dilangsungkan di daerah yang menganut genus kekuasaan To Manurung.

Kapital Kekuasaan

Sesudah kekuasaan ditahtakan, perlu legitimasi untuk menguatkan kuasa mereka. Yaitu penguasaan kapital (modal). Penguasaan atas capital tertentu menandakan status sosial dan tingkat kekuasaan yang dimilikinya (Pierre Boudieu dalam Jenkis, 2004).

Konsep tersebut berlaku di semua jenis kebudayaan, kuno maupun modern, Barat atau Timur. Secara umum ada alat legitimasi kekuasaan yakni pemilahan jenis manusia.

Pertama/, manusia ?berdarah putih? berarti keturunan déwata.

K/edua,/ manusia ?berdarah merah? yaitu rakyat biasa, rakyat jelata, atau budak. Darah tersebut tidak boleh bercampur. Keturunan adalah kapital (modal) bagi kepemimpinan.

Untuk menegaskan hirarki dalam masyarakat tradisional (tidak hanya di Bugis), dibentuklah simbol-simbol tertentu yang menunjukkan status sosial. Dengan simbol ini masyarakat dapat mengetahui dengan siapa mereka berinteraksi. Semua kebudayaan, modern atau tradisional juga
menggunakan simbolisme untuk menyusun stratifikasi sosial. Status social berkaitan dengan tata cara berperilaku menurut ?nilai-nilai? yang telah dimapankan. Maka, status sosial merupakan kapital (modal) kedua kepemimpinan.

Secara alamiah akan terjadi persaingan atau perselisihan antara orang dalam strata sosial yang sama. Persaingan akan melahirkan assosiasi antar strata sosial, baik yang sederajat ataupun yang tidak sederajat.

Dukungan simbol kekuasaan menjadi diperlukan untuk menunjukkan kualitas kualifikasi. Pada titik tertentu terjadi afiliasi antar kelompok atau antar individu untuk merealisasikan atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu.

Di sinilah patron-klien muncul sebagai konsep yang saling menguntungkan (Ahimsa,2007). Maka kepemilikikan sumberdaya (ekonomi) merupakan modal kepemimpinan. Simbol kekuasaan adalah pengukuh legitimasi dan menjadi ‘kartu truf’. Namun, bagaimanakah simbol-simbol kapital itu dipilih dan menjadi legitimasi yang diakui?

Simbol Kekuasaan dan Simbol Kapital

Simbol merupakan instrumen yang membangun relasi antar manusia dan terdapat di semua masyarakat, sebagaimana bahasa yang selalu ada di setiap masyarakat. Bahasa, simbol, menampung segala macam aturan relasi sosial, inilah pembentuk peradaban, kebudayaan dan kepercayaan berbasis pandangan hidup masyarakat (kesadaran kosmologis).

Kompleksitas peradaban, kebudayaan bisa jadi berbeda-beda tergantung kompleksitas nalar pengetahuannya (dalam bentuk paling sederhana sekalipun), faktor lingkungan hidup, dan kontak dengan kebudayaan lain yang diwujudkan dalam bahasa dan simbol. Bahasa, dikategorikan sebagai unsur budaya yang berbentuk nonmaterial, selain nilai, norma dan kepercayaan (Liliweri, 2007).

Pemahaman akan kekuatan sifat?sifat alam dikemas dalam simbol, demikian pula pemahaman tentang kelebihan dan sifat-sifat manusia ditandai oleh simbol (Hudjolly, 2010). Setiap simbol menunjuk penguasaan kapital tertentu. Semakin banyak simbol kapital dimiliki berarti menunjukkan jumlah kekuatan (kapasitas yang tinggi).

Masyarakat modern memakai susunan simbol seperti modal kepandaian disimbolkan dari titel, kapital kekayaan disimbolkan dalam pemakaian baju, kendaraan bermerek yang mahal, dan seterusnya.

Cara kerja symbol didasarkan pada pengelompokan atau kategori. Simbol dipakai untuk menyampaikan maksud rasa, citarasa, nuansa, nilai intrinsik, kondisi beyond logic.

Sedangkan bahasa, misalnya bahasa sastra sering menggunakan sistem simbol untuk menyampaikan maksud yang sukar diwakili oleh kalimat kategoris sederhana (Sutrisno, 2005).

Penggunaan, pemilihan suatu simbol tertentu bertujuan menyampaikan pandangan hidup masyarakat. Pemilihan itu merupakan bentuk representasi kolektif yang dinamakan ?prinsip bersama?, lalu mendapat kualitas monolitis (pengakuan dan pendakuan) dari kesadaran individual (Badcock, 2006).

Dengan demikian, simbol memiliki sistem unik yang hanya dimiliki oleh masing?masing kelompok pengguna simbol, yang dianut terus-menerus, dipegang teguh oleh setiap individu kelompok sehingga mereka sadar menerima semua konseksuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Gunungan nasi merupakan suatu simbol tertentu bagi masyarakat Jawa. Babi digunakan sebagai simbol pengganti nyawa manusia di masyarakat Papua (Boelaars, 1986).

Pengukuhan Kekuasaan

Kekuasaan terus bertahan. Batas demografis tidak lagi menjadi penentu kekuasaan. Pada masa lalu masyarakat Bugis bebas keluar masuk suatu daerah tanpa identitas yang mengikat sebagai anggota suatu klan, jadi bisa memilih pemimpin (ajjoareang) yang akan diikuti, di situlah dia akan berdiam. Tidak ada kekuasaan yang mutlak atau tidak ada kekuasaan lain yang berhak mengatur masyarakat selain pemimpin yang diakui.

Setelah berdiri suatu daerah /(wanua)/, diangkat satu pemimpin, seluruh daerah adalah milik pemimpin, penduduk meminta ijin untuk mengerjakan ladang milik pemimpin.

Pemimpin ini disebut /Ajjoareng/, dan penduduk yang mengitari /ajjoareng/ disebut /joa. /Hubungan dalam satu /ajjoareng/ sangat erat, /joa /mendapatkan fasilitas dan rasa aman dari /ajjoareng/ yang lahannya (tanah kebesaran) digarap oleh /joa/.

Dan joa harus patuh pada  ajjoareng atau aru yang mereka ikuti. Gangguan terhadap harga diri seorang joa berarti gangguan bagi seluruh kelompok dan penghinaan bagi aru.

Terjalinlah hubungan saling melindungi. Orang yang ada dalam satu /aru/ tidak akan digangu oleh anggota /aru/ lain. Jika hal ini terjadi akan terbuka konflik antar /aru/ beserta semua /joa/nya. Atau seseorang akan aman dari kejahatan seorang /aru/ dengan jalan menjadi pengikutnya (Ahimsa, 2007).

Setiap wanua memiliki aturan dan hukum sendiri, ciri perbedaan itu akhirnya membuat tanda pembeda anggota daerah. Semenjak kedatangan Belanda, sistem kekuasaan mulai berubah dalam bentuk /afdeling/, sebuah pembagian teritori kekuasaan bentukan Belanda.

Sedangkan aturan simbolisasi modal kepemimpinan masih tetap bertahan. Ada kelas bangsawan murni yang darahnya tidak tercampur oleh kelas yang lebih rendah.

Suatu lapisan sosial hanya bisa menyeberang atau terangkat derajatnya melalui lembaga perkawinan. Tapi untuk mendapatkan bangsawan perempuan yang tinggi sangat mahal. Karena ada batasan mas kawin yang harus lebih banyak dibandingkan dengan mas kawin yang diterima orang tua perempuan pada masa mudanya (Ahimsa, 2007).

Tingkat kekuasaan yang dimiliki seseorang /aru/ menentukan pengakuan dari wanua lain, sekaligus memperkuat identitas sosial dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Kepemimpinan gelar /aru/ datang dari kepemilikan/gaukang,/ atau benda pusaka yang dikeramatkan. Para pemilik /gaukang,/ terutama bangsawan yang mempunyai banyak /gaukang/ sangat ditakuti.

Untuk memelihara /gaukang/ yang sering diletakkan di atas pintu, diperlukan seorang petugas khusus. Ketika musim bertani akan dimulai pada daerah seorang /aru/, benda-benda pusaka milik /aru /akan dikeluarkan, mirip acara kirab dalam tradisi Jawa.

/Gaukang/ atau pusaka itulah yang dijadikan simbol legitimasi kekuasaan. Para patron memberikan perlindungan pada klien. Sebagaimana lazim terjadi pada masa kini, nama keluarga pelindung (/karaeng//patron/)/akan digunakan oleh para bawahan (klien) dan mereka ikut dalam upacara pemujaan keluarganya yang mereka anggap sebagai pelindung terkait dengan tuah dari /gaukang/ yang dipegang pelindung. Kepemilikan gaukang berarti menunjukkan kapasitas ekstra manusia, sebuah kualifikasi yang diperlukan seorang calon pemimpin agar memperoleh mandat kekuasaan.

Kini, hubungan patronase yang ada mendasarkan pada pengaturan kekuatan jalur birokrasi (jabatan), bukan lagi pada sistem mata pencaharian pertanian. Sebagaimana di Jawa, /gaukang/ dan pusaka masih tetap memberikan legitimasi tersendiri di mata klien-klien. Nilai kebangsawanan seorang pria berkembang kepada level pendidikan, predikat Haji.

Hal semacam ini terjadi pada berbagai tradisi di luar Bugis. Dulu kepemilikan tanah menjadi pemicu munculnya gejala patron-klien, kini alasan yang melatari hubungan patron klien adalah hal-hal yang bersifat?simbolik? di masyarakat modern.

Akumulasi kepemilikan simbol capital modern (titel, pangkat, status) masih menentukan sifat peletakkan mandat kekuasaan. Genus kekuasaan bertahan dan terus berlanjut dengan species-species baru.

Like it? Share it!

Leave A Response