Menanam Kultur Berbuah Jati Diri  

Hamparan persawahan di Biraeng, Minasatene-Pangkep. (foto: mfaridwm/palontaraq)

Hamparan persawahan di Biraeng, Minasatene-Pangkep. (foto: mfaridwm/palontaraq)

Oleh: M. Farid W Makkulau *)

Tulisan sebelumnya:  Bercermin dari Kearifan Lokal Ammatoa Kajang

PALONTARAQ.ID – Konsep kearifan lingkungan dan tradisi menjaga keseimbangan ekologi sebenarnya banyak tersebar dalam kelompok masyarakat etnik Bugis Makassar.

Khazanah pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya alam tersebut masih lestari sampai sekarang, sebut saja misalnya tradisi “dare’ ampiri” sebagai suatu tradisi hutan budidaya yang dipraktekkan masyarakat Timpuseng Maros, “tongkonan kaero”, sebagai lembaga adat yang mengatur pemberian izin penebangan pohon dalam masyarakat Towani Tolotang Sidrap.

Begitu pula dengan Tradisi “Palawang” sebagai wilayah penangkapan ikan di wilayah Nitue Soppeng diatur dan dikelola dengan sistem nilai, norma dan aturan lokal sehingga ada keberlanjutan ekosistem danau.

Kearifan lokal yang sama diterapkan pula nelayan Desa Madello Barru, nelayan Liang-liang di Pulau Sembilan Sinjai dan nelayan Appatana Selayar.

Masyarakat pesisir di Takalar malah sudah mengembangkan lahan penanaman rumput laut sebagai mahar perkawinan (passunrang) yang disepakati.

Nelayan di tiga wilayah kepulauan Pangkep, sudah lama mempraktekkan penggunaan bagang dan rompong sebagai teknik menangkap ikan yang ramah lingkungan, sementara di wilayah kecamatan daratannya, upacara adat mappalili yang merupakan ritual turun sawah tak pernah alpa diselenggarakan tiap tahunnya sebagai bentuk kearifan lokal saat memulai masa tanam padi.

Di Wajo, ritual yang menyertai kegiatan pertanian padi sawah selalu dikaitkan dengan mitos Sangiangserri (Dewi Padi) sebagai bentuk imperatif sosial dalam membangun kebersamaan.

Sementara di Toraja, yang masih memegang kuat kepercayaan “Aluk Todolo”, sebenarnya memiliki ajaran pelestarian lingkungan baik flora maupun fauna (patuoan).

Pesan Menjaga Lingkungan dan Hutan dalam Kawasan Adat Ammatoa, Kajang. (foto: ist/palontaraq)

Penulis dan Papan pesan berisi ajakan Menjaga Lingkungan dan Hutan dalam Kawasan Adat Ammatoa, Kajang. (foto: ist/palontaraq)

Di Tana Toa Bulukumba, masyarakatnya yang dikenal sangat memegang teguh “kepercayaan turiolo” sebagai sumber nilai, dari 120 pasal “Pasang ri Kajang”, 19 pasal diantaranya memuat tentang sistem pengelolaan lingkungan.

Kepercayaan, Pandangan kosmologi dan pengetahuan tentang menjaga sumber daya alam sudah lama pula dianut oleh masyarakat adat Karampuang Sinjai, bahkan ada sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar dan perusak hutan adat.

Di Massenrengpulu Enrekang, ada upacara “tomanurung” yang merupakan ritual delapan tahunan sebagai perayaan keharmonisan manusia dengan lingkungannya.

Keunikan lain dapat kita saksikan di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, dimana pasangan pengantin (berpakaian pengantin adat) sebelum dinikahkan diwajibkan menanam pohon produktif atau tanaman pelindung sebagai persyaratan sahnya perkawinan disaksikan imam, kepala desa, penghulu, saksi nikah dan masyarakat setempat.

Pesan leluhur untuk menjaga hutan, melindungi pepohonan, merawat sawah dan kebun, mencintai sungai, danau dan laut merupakan pesan kultur yang harus senantiasa dilestarikan.

Alam dan lingkungan yang begitu indah, sejatinya bukan merupakan warisan leluhur tetapi pinjaman dari anak cucu dan generasi yang akan datang.

Karena itu, menanam kultur keseimbangan ekologi seharusnya memberikan pemahaman akan makna jati diri manusia Bugis Makassar seutuhnya sebagai pelestari alam, sebagaimana terwakili dalam pesan “Pasang ri Kajang”: Anjo boronga anre nakulle nipanraki, Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu (Hutan tidak boleh dirusak. Jika engkau merusaknya berarti merusak dirimu sendiri).

Dalam Sejarah Sidrap tercatat, ketika Komunitas Towani datang ke Sidenreng dan minta suaka, Raja Sidenreng memberi ijin dengan ucapan, “Onroko ri kamponge, attaneng – tanengko, parakai kamponge” (tinggallah di kampung ini, bercocok tanamlah dan peliharalah kampung).

Ungkapan Raja tersebut bukan hanya pencerminan kearifan lingkungan, tetapi lebih kepada pemaknaan yang sangat mendalam mengenai tata kelola pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

Bahwa rakyat pasti membutuhkan jaminan tempat tinggal (sebagai makna dari perintah “Onroko ri Kamponge”), pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang (sebagai makna dari perintah “Attaneng – tanengko”) serta jaminan keamanan (sebagai makna dari perintah “Parakai kamponge”).

Maklumat Raja Sidenreng tersebut sebenarnya mewakili kearifan sosial para penguasa zaman kerajaan di tanah Bugis Makassar masa lampau yang seharusnya diingat, dijaga dan dipraktekkan dalam konteks pemerintahan masa kini.

Bahwa dalam kebijakan pelestarian lingkungan juga termaktub pemahaman yang sangat mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa, dan tentu saja berpihak kepada “sumber ekonomi” (sumber daya alam) rakyat, sebuah penegasan bahwa menanam kultur akan berbuah jati diri. Jati diri sebagai pelestari alam, penjaga tradisi, dan pemimpin yang arif.

 

(* M. Farid W Makkulau, Pemerhati Lingkungan dan Kebudayaan. Salah seorang penyunting Buku, “Syahrul Yasin Limpo – Sulsel Go Green – Menjaga Lingkungan Menuai Rahmat” (Citra Pustaka, 2012)

Like it? Share it!

Leave A Response