Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID – Ribuan massa berkumpul di Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/8/2019) sore, menyatakan sikap perlawanan sebagai buntut geruduk asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Hal ini terungkap dari video yang diunggah Nies Tabuni Channels di Youtube dengan judul: “Monyet”, Simbol Perlawanan Orang Papua. Dalam video tersebut, nampak turut hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, dengan orasi Viktor Yeimo selaku Jubir Komite Nasional Papua Barat. (Lihat Videonya DISINI)
https://www.youtube.com/watch?v=_kwkmQx5aLY
Viktor Yeimo secara terang-terangan mengajak dan menggiring opini ribuan massa yang hadir agar keterikatan dengan Indonesia sebagai penjajah sudah saatnya disudahi. Menurutnya, Bangsa Papua selama ini mengalami penghinaan harkat dan martabat.
“Status Papua selama ini terjajah, dan dalam wilayah terjajah, penindasan dan rasial akan selalu ada. Selama ini Papua hanya dijadikan Boneka-nya Jakarta. Otsus habis, 19 tahun habis, saatnya Rakyat Papua harini berdaulat. Tidak ada solusi lain. Referendum di Papua Barat,” ujarnya.
Berikut ini kutipan Orasi Viktor Yeimo
Rakyat West Papua yang terhormat,
Saya dan rakyat saya lumpuhkan kota Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana. Di Jayapura kami menuju dan duduki kantor Gubernur Papua dan Papua Barat bukan untuk mencari secuil harga diri dan martabat kami dalam kekuasaan NKRI. Karena kami tahu hal itu tidak akan pernah kami dapatkan di dalam NKRI.
Tujuan kami kesana adalah untuk mengajak Gubernur, DPRP, MRP, dan semuanya untuk bergerak keluar bersama rakyat Papua untuk menentukan nasip sendiri melalui referendum untuk kemerdekaan. Sebab hanya kemerdekaan yang mampu menempatkan harkat dan martabat bangsa Papua sejajar dengan bangsa-bangsa lain dunia.
Penghinaan monyet itu bagian kecil dari segala bentuk penginaan struktural di dalam kekuaan penjajah Indonesia. Rakyat elit Papua itu seperti babi yang hanya diberi uang untuk baku rampas sementara kewenangan, kebijakan dan kekhususan dipegang Jakarta. Itu penghinaan.
Hutan habis, tanah-tanah adat dirampas, kandungan mineral dirampok, rakyat adat digusur. Itu penghinaan. Lalu semua perdasi perdasus ditolak Jakarta itu penghinaan. Perda Miras Gubernur buat tapi TNI/Polri piara dan jadi pebisnis miras yang menyebabkan angka kematian Papua besar. Itu penghinaan.
Bupati Nduga, Gubernur Papua minta tarik operasi militer di Nduga, tapi Jakarta melalu Menhankam bilang “sontoloyo”, itu penghinaan. Semua sektir produktif di Papua dikuasai pendatang, itu penghinaan rasial. Jadi kolonialisme sudah dan akan terus menaru harga diri bangsa Papua seperti binatang.
Sikap rakyat Papua sudah jelas disampaikan tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, Mahasiswa dan okp-okp, bahwa rakyat Papua ingin referendum untuk kemerdekaan. Bukan lain. Bukan maaf memaaf dalam kerangka NKRI.
Kami sampaikan tegas kemarin agar kademisi dan Gubernur dan elit-elit Papua berhenti gunakan isu perjuangan kemerdekaan Papua untuk tawar menawar Otsus Plus. Karena tidak ada masa depan Papua dalam NKRI. Karena Otsus sudah gagal dan digagalkan oleh Indonesia sendiri.
Gubernur, DPRP, MRP katakan teebuka bahwa 2021 Otsus habis dan kembalikan kepada rakyat Papua untuk menentukan. Dan itu sesuai dengan yang tertuang dalam UU Otsus Papua.
Saya sampaikan kepada rakyat West Papua, ini adalah musyawarah rakyat. Siapkan diri anda dengan satu sikap, suara dan tujuan menuju cita-cita kemerekaan demi harkat dan martabat kita.
Hidup rakyat Pejuang, Victor Yeimo
Usai melakukan orasi dan menyatakan aspirasi, ribuan massa pendemo juga melakukan aksi protes terhadap penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. (*)
