Beranda Sosial Budaya Kearifan Lokal Kearifan Lokal Orang Kajang Mengelola "Boronga ri Kajang"

Kearifan Lokal Orang Kajang Mengelola “Boronga ri Kajang”

Penulis di Tana Kajang. (foto: ist/palontaraq)
Penulis di Tana Kajang. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: M. Farid W Makkulau

Tulisan sebelumnya: Bercermin dari Kearifan Lokal Kajang

PALONTARAQ.ID –  Siapa yang tak mengenal keunikan Masyarakat Adat Tana Toa Kajang di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan? Masyarakat Kajang sudah lama dikenal karena ‘keanehan’ dalam mempertahankan tradisinya, bukan hanya kepatuhannya dalam menolak pembangunan infrastuktur jalan, penolakan terhadap segala peralatan elektronik dalam rumah tangga, pakaiannya yang serba hitam, dan lain sebagainya.

Tana Toa Kajang Bulukumba berjarak sekitar 200 km dari Kota Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.  Meski masyarakatnya sudah menganut Agama Islam secara administratif kependudukan, namun dalam pelaksanaannya diwarnai sinkretisme, bercampur dengan kepercayaan dan ajaran Patuntung yang masih dianutnya.

Orang Kajang memiliki perundangan dan aturan hidup sendiri yang mengikat mereka dalam menjaga alam, lingkungan, hutan dan kehidupan sosialnya, yang disebut “Pasang ri Kajang”.  Mereka meyakini bahwa hutan mengandung kekuatan gaib yang dapat mensejahterahkan, sekaligus mendatangkan bencana apabila tidak dijaga kelestariannya.

Keyakinan dan kepatuhan terhadap Ajaran Patuntung dan Pasang ri Kajang inilah yang sampai saat ini masih diwariskan secara turun temurun.  Sejak kecil anak-anak selalu dipesan agar jangan masuk ke dalam hutan, kalau masuk hutan nanti bisa hilang. Proses doktrinisasi ini diperkuat melalui ritual tertentu yang secara langsung bersentuhan dengan hutan.

Keyakinan ini terus terjaga dan seringkali terdapat kejadian aneh yang terjadi selalu dikaitkan dengan hutan (borong). Seiring berjalannya waktu, pentingnya keberadaan hutan dan pengelolaannya secara arif disadari secara utuh sebagai bagian dari prinsip hidup oleh pemangku adat Tana Toa Kajang Tanatoa atau Galla’ Kajang.

Hutan atau Boronga dalam Bahasa Kajang, dianggap selain memiliki kekuatan gaib juga adalah sumber air bagi lahan-lahan pertanian dan kelestarian hutan.

Entah sejak kapan, kelembagaan Adat Ammatoa dengan struktur lembaga adat yang lengkap itu ada. Namun hingga saat ini tetap terpelihara walaupun tidak sedikit tekanan yang berusaha merubah dan menghilangkannya.

Hal ini telah berlangsung selama ratusan tahun, The Patuntungs in The Mountains of Kajang, 1931 dalam Tamzil Ibrahim, (2001) mencatat bahwa telah terjadi pergantian Ammatoa sebanyak 16 kali.

Jika diasumsikan bahwa setiap Ammatoa memimpin selama 10 tahun dengan jeda 3 tahun setiap pergantian pemimpin maka kelembagaan adat Ammatoa telah berlangsung selama kurang lebih 480 tahun. Berarti sejak tahun 1515 atau awal abad 16 Masehi budaya orang Kajang hingga saat ini tetap terpelihara. Sungguh penjagaan tradisi yang sangat fantastis.

Lihat pula:  Tips Traveling ke Kawasan Adat Tana Toa Kajang

Pola Hidup

Hal menarik yang patut kita pelajari dalam perjalanan Masyarakat Adat Kajang ini terkait dengan hutannya adalah bagaimana mereka bisa menjaga keberadaan hutan tersebut selama ratusan tahun?

Masyarakat Adat Kajang, memiliki pola hidup yang sangat berbasis kelestarian alam, yang mana berhubungan erat dengan keyakinan Patuntung yang tertuang dalam Pasang dan dijalankan secara taat oleh Ammatoa dibantu oleh para Galla.

Bagi orang Kajang, dunia tempat kita ini hanyalah tempat persinggahan menuju kehidupan kekal akhirat. Untuk mencapai  kekekalan itu hanya bisa dilakukan jika mereka menerapkan pola hidup sederhana, yang disebutnya “Tallasa Kamase-mase”.

Hidup sederhana inilah yang menjadi Prinsip dasar hidup dan pegangan aturan bersama untuk menghormati dan mengendalikan alam. Prinsip “Tallasa kamase-mase” ini tercermin dalam Pasang, yaitu:

1. Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a’dakkako nu kamase-mase, a’meako nu kamase-mase.  Artinya: Berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.

2. Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. Artinya: Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, pembeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

Pasang diataslah yang menjadi keyakinan dan pegangan hidup Orang Kajang,  sehingga semua aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, kebun, sawah, rumah serba sederhana tidak berlebihan, secukupnya untuk hidup, termasuk dalam hal Pemanfaatan atau Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

Penulis di depan Kawasan Hutan Tana Toa Kajang. (foto: ist/palontaraq)
Penulis di depan Kawasan Hutan Tana Toa Kajang. (foto: ist/palontaraq)

Lihat pula: Traveling to the Traditional Village of Tana Toa Kajang

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Orang kajang dalam menguasai dan mengurus hutan memiliki kearifan lokal dalam menjaga kualitas dan kuantitas hutan. Kearifan lokal ini bersumber dari “Pasang ri Kajang” yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi.

Pesan-pesan leluhur yang mengatur tentang pengelolaan hutan tertuang dalam pasang sebagaimana diutarakan sebagai berikut:

’Jagai linoa lollong bonena, Kammayya tompa langika, Siagang rupataua, Siagang boronga’.

Artinya:  Peliharalah dunia beserta isinya, begitu juga langit, manusia dan hutan.

Keyakinan inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan harmonis antara hutan dan masyarakat.  Alasan itu pula sehingga masyarakat menempatkan hutan sebagai bagian dari struktur kepercayaan mereka.

Peran “Boronga ri Kajang” bagi Orang Kajang adalah tentu, Pertama, sebagai fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu yang sakral.

Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan pemimpin adat (ammatoa), attunu passaung (upacara kutukan bagi pelanggar adat), upacara pelepasan nazar dan upacara angnganro (bermohon kepada TuriE A’rana untuk suatu hajat baik individu maupun kolektif).

Kedua, sebagai fungsi ekologis, dimana hutan dipandang sebagai pengatur tata air (appariek bosi, appariek tumbusu), menyebabkan hujan dan menimbulkan mata air.

Wilayah yang pertama diistilahkan sebagai Borong Karamaka atau hutan keramat, merupakan areal hutan yang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung baik dalam bentuk hasil kayu maupun non kayu bahkan untuk masukpun tidak diperkenankan.

Wilayah kedua disebut sebagai Borong batasayya atau hutan pembatas, merupakan areal hutan yang pemanfaatannya dilakukan
secara terbatas dalam bentuk hasil hutan berupa kayu dengan mekanisme pemanfaatan yang telah ditentukan oleh adat.

Wilayah yang ketiga adalah Borong luarayya yaitu zona pemanfaatan, didalamnya ditanami kayu-kayuan berupa bitti, dan tanaman kebun lain seperti coklat dan lain sebagainya.

Setiap pengunjung dari luar dalam kawasan hutan/kampung adat Ammatoa Kajang diharuskan untuk tidak memakai alas kaki dan berpakaian serba hitam. (foto: ist/palontaraq)
Setiap pengunjung dari luar dalam kawasan hutan/kampung adat Ammatoa Kajang diharuskan untuk tidak memakai alas kaki dan berpakaian serba hitam. (foto: ist/palontaraq)

Ketentuan Adat Dalam Pemanfaatan Hutan

Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan.
Dalam prakteknya penerapan ketentuan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah adat Ammatoa Kajang diberlakukan kepada seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun.  Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang baku (lebba) yang diterapkan kepada setiap pelanggar.

Dalam hal ini pula berlaku sikap tegas (gattang) dalam arti konsekuen dengan aturan dan pelaksanaannya tanpa ada dispensasi, dalam pasang disebutkan:

‘Anre na’kulle nipinra-pinra punna anu lebba’. Artinya: Jika sudah menjadi ketentuan, tidak bisa dirubah lagi.

Faktor penentu tetap terpeliharanya kelestarian hutan adalah adanya penetapan aturan dan pemberlakuan sanksi-sanksi yang
tegas.

Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti
menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. Pasang inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar aturan yang ditetapkan berjalan dengan efektif.

Aturan-aturan tersebut adalah Pertama, Cappa Ba’bala atau pelanggaran ringan, Cappa babbala diberlakukan terhadap pelanggar yang menebang pohon dari koko atau kebun warga masyarakat ammatoa.

Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang Indonesia terhitung sebesar uang enam ratus ribu rupiah dan satu gulung kain putih.

Kedua, Tangnga Ba’bala atau pelanggaran sedang. Tangnga  babbala merupakan sangsi untuk pelanggaran yang dilakukan
dalam kawasan borong batasayya.

Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan borong batasayya tanpa seizin ammatoa berarti melanggar aturan Tangnga babbala.

Ketika seseorang diizinkan oleh ammatoa untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah melanggar aturan Tangnga Babbala.

Jika seseorang melanggar aturan tangnga babbala akan dikenakan denda sebesar 8 real atau sebanding dengan Rp.800.000,- dengan mata uang Indonesia ditambah 1 gulung kain putih.

Ketiga, Poko’ Ba’bala atau pelanggaran berat. Poko babbala diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang bernaung dibawah
kepemimpinan ammatoa jika melakukan pelanggaran berat menurut adat.

Pelanggaran yang berhubungan dengan Borong Karamaka diatur dalam poko babbala. Jika masyarakat adat mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu di dalam Borong karamaka secara langsung mendapat poko babbala.

Poko babbala merupakan hukuman terberat dalam konsep aturan adat ammatoa. Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran berat dikenai sanksi berupa denda dua belas real, dalam mata uang Indonesia sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah, kain putih satu lembar dan kayu yang diambil dikembalikan ke dalam hutan.

Disamping sanksi berupa denda, hukuman adat yang sangat mempengaruhi kelestarian hutan adalah sanksi sosial berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar poko babbala maka pemangku adat tidak akan menghadiri acara atau pesta yang dilangsungkan.

Bagi mereka lebih baik dipenjara seumur hidup daripada harus kena poko babbala. Lebih menakutkan lagi karena sanksi pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan.

Ketika pemangku adat dan ammatoa tidak hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap sia-sia. (*)

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT