Sebut Saksi 02 “Orang Kampung”, Warganet telusuri Jejak Rekam Arief Hidayat

Bambang Widjojanto, Arief Hidayat dan Idham

Bambang Widjojanto, Arief Hidayat dan Idham Amiruddin. (foto: youtube/*)

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Ketegangan sempat terjadi di ruang sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) saat Tim Kuasa Hukum Pemohon menghadirkan saksi, salah satunya adalah Idham Amiruddin, Rabu (19/6/2019).

Hakim MK menanyakan pada Idham Amiruddin soal materi yang akan dijelaskan. “Pemohon disini hanya dikatakan Idham akan menjelaskan DPT bermasalah. Selain masalah pokok DPT, apa lagi yang dipersiapkan supaya bisa diperdalam,” kata Hakim MK Arief Hidayat

Idham Amiruddin menyatakan menjelaskan ada empat point yang akan dijelaskan yakni NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa, pemilih ganda dan pemilih di bawah umur, sebagaimana telah dijelaskan pula sebelumnya saksi Prabowo-Sandi yang pertama, Agus Muhammad Maksum.

Lihat pula:  Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019 di MK

Ketua Tim Hukum 02, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan kesaksian Idham Amiruddin akan melengkapi kesaksian Agus Muhammad Maksum. “Bagian pertama ini kesempatan kami untuk menyediakan saksi dan kami meyakini saksi ini akan melengkapi jadi jangan dinilai lebih dulu sebelum didengar,” kata BW.

Hakim MK Arief Hidayat (AH) mempertanyakan posisi atau fungsi Idham Amiruddin saat Pilpres 2019 lalu. “Saya di kampung pak,” jawab Idham Amiruddin.

“Kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian ini diberikan karena anda melihat mendengar dan merasakan, itu apa kalau anda di kampung?” tanya Hakim AH. “Kan DPT juga ada di kampung pak,” jawab Idham Amiruddin.

“Berarti nanti yang akan anda jelaskan itu DPT di kampung anda?” tanya Hakim MK Arief Hidayat. “Bukan, seluruh indonesia ,” jawab Idham Amiruddin. Hakim MK Arief Hidayat pun heran atas jawaban Idham Amiruddin. “Hah? loh gimana?” tanya Arief Hidayat.

Lihat pula: Tim Hukum Prabowo-Sandi bacakan Dalil TSM dalam Sidang Gugatan Pilpres 2019

Idham Amiruddin mengaku mendapat data DPT dari DPP Gerindra saat berkunjung ke Jakarta. “Iya saya dapat source atau data file dari DPP Gerindra ketika saya di Jakarta,” aku Idham Amiruddin.

Hakim AH kembali bertanya soal jabatan yang diemban Idham Amiruddin saat Pilpres 2019 lalu. “Sekarang saya tanya anda itu posisinya apa? Di dalam tim ini posisi anda sebagai apa?” tanya Arief Hidayat.

“Sebagai orang yang diminta memberikan kesaksian untuk kerusakan DPT,” kata Idham Amiruddin. Spontan Hakim AH menimpali, “Loh ngak pada waktu Pilpres kemarin, kalau anda dari kampung mestinya yang anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasiopnal, kan?” kata AH.

Pernyataan Hakim AH lantas spontan pula dibantah oleh BW, “Maaf Majelis, Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak,” kata BW.”

“Loh bukan itu,” kata AH. “Ini saya mau memberi penjelasan. Jadi bapak sudah menjudgment bahwa seolah-olah orang kampung tidak bisa apa-apa itu juga tidak benar,” kata BW. “Bukan begitu,” jawab AH.

BW meminta Hakim AH untuk mendengar penjelasan Idham Amiruddin. “Mohon dengarkan saja dulu pak apa yang akan dijelaskan. Beliau ini memang orang yang humble,” kata BW.

“Saya kira saya sudah cukup saya akan dialog dengan dia, Pak Bambang sudah stop,” tegas Hakim AH ke BW. “Tapi saya mohon juga,” timpal BW. “Bapak stop, kalau tidak stop pak Bambang saya suruh keluar,” ancam AH ke BW.

Lihat Tayangan Video Berikut: (Sumber: Official NET News)

“Saya juga mohon maaf pak kalau dalam tekanan terus, Saya akan menolak itu pak. Menurut saya, saksi kami ditekan oleh bapak,” kata BW. “Bukan begitu, sudah pak Bambang sekarang dia saya akan berdialog dengan dia,” jawab Hakim AH.

Lihat pula: Curhat Abdullah Hehamahua terkait Kecurangan Pilpres 2019

Ketegangan Ketua Tim Hukum Paslon 02, BW dengan salah satu hakim konstitusi AH, karena dinilai itu reduntdent, pengulangan keterangan dari saksi sebelumnya. Menurut AH percuma saja bila kesaksian Idham Amiruddin sama dengan yang disampaikan Agus Muhammad Maksum

“Loh tidak, ini kan speedy trail kita yang menilai, kalau kita sudah anggap cukup ngapain kita berlama-lama, karena kan sudah disampaikan pada awal itu yang dipentingkan itu bukan kuantitas yang mengatakan tapi kualitas apa yang disampaikan sebetulnya,” kata AH.

“Bagian pertama berikan kesempatan pak Idham untuk menjelaskan, bagian kedua nanti majelis yang akan akan menilai apakah itu redundent atau tidak tapi saya mohon diberi kesempatan seluas-luasnya,” kata BW. “Oh iya pasti kalau itu,” ujar AH.

***

Buntut dari ketegangan BW dengan Hakim Arief Hidayat (AH) itu mendapatkan perhatian serius dari warganet, yang terbaca dari banyaknya pencarian atau penelusuran jejak rekam Hakim AH, dilanjutkan dengan banyaknya beredar postingan pelanggaran etik yang pernah dilakukan Hakim AH.

Lihat pula: 50 Guru Besar minta Arief Hidayat mundur dari MK

Beberapa Kasus Etik Hakim Konstitusi yang melibatkan AH, diantaranya ialah temuan Dewan Etik MK berupa Surat Ketebelece ke Jaksa Agung Muda yang berisi ‘menitip’ kerabatnya di kejaksaan agar dibimbing pada 16 April 2016. Hakim AH kemudian diberi teguran lisan.

Hakim MK, Arief Hidayat

Hakim MK, Arief Hidayat (foto: ist/palontaraq)

Selanjutnya pada 16 Maret 2017, Hakim MK Arief Hidayat termasuk Satu diantara 4 Hakim MK yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, Pelapor dari ICW dan tidak ada sanksi terkait kasus ini karena tak diproses Dewan Etik

Arief Hidayat juga didapati melakukan Lobi-lobi politik di Komisi III agar terpilih lagi menjadi hakim konstitusi di MK, dan yang bersangkutan diberi sanksi teguran lisan, dan pada 31 Januari 2018, melontarkan Pernyataan (tuduhan) tanpa bukti terhadap pegawai MK, Abdul Ghofar.

Pada tanggal 20 Februari 2018, AH dianggap tak etis mengomentari putusan di grup aplikasi percakapan whatsapp, dan sehari setelahnya (21/2/2018) juga melakukan Lobi-lobi politik di Komisi III agar terpilih lagi menjadi hakim MK dan tetap menjadi Ketua MK.

Lihat pula:  MK tidak Peduli Pemilu Jurdil, Abaikan MK!

AH terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada tanggal 4 Maret 2013, melalui pemilihan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan resmi dilantik menjadi hakim MK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 April 2013.

AH yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP terpilih menjadi Ketua MK untuk Periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah berakhir masa jabatannya. Bidang keahlian AH meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan dan hukum perikanan. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response