Makalah Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi...

Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (6)

-

- Advertisment -

Ilustrasi: SumberL KITLV
Ilustrasi: SumberL KITLV

Oleh: Prof Dr. A. Rasyid Asba, MA, Sejarawan UNHAS

Tulisan Sebelumnya: Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (5)

Pangaderreng sebagai Kekuatan Hukum

Konsepsi kekuasaan kepemimpinan To-Manurung di Gowa, di Bone dan di Wajo yang dijadiken sasaran perhatian, masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri yang memberikan variasi model kerakyatan, yang berpangkalan dari kejadian sejarah perkembangannya masing-masing.

Seperti telah diuraikan bahwa kelompok-kelompok persekutuan kaum (dalam ikatan genealogis), dengan ditemukannya konsepsi To-Manurung, menyebabkan terbentuknya dua pihak yaitu:

1. Pihak To-Manurung yang didatangkan, untuk diserahi tugas melakukan pemerintahan atas negeri-negeri yang terbentuk atas kesepakatan beberapaa buah kelompok persekutuan kaum;

2. Pihak pemimpin kaum (matoa-ulu anang) ates nama Rakyat yang menjadi pemilik asli negeri dan ketertibannya yang disebut Ade’.

Kedua fihak melakukan kesepakatan atau perjanjian pemerintahan. Perjanjian pemerintahan itu, dengan berbagai nama, seperti ulu-Ada, Ade’-pura-onro, Ade’ Maraja, semua itu berarti ketentuan-ketentuan umum yang mendasar.

Isi perjanjian itu pada dasarnya menyebut tentang hak-hak dasar dan kewajiban utama kedua belah pihak dalam melakukan pemerintahan dan dan melaksanakan kewajiban kenegaraan oleh kedua-belah pihak.

Lihat pula:  Perjanjian dalam Sejarah Sulawesi Selatan

Perjanjian itu dapat dipandang sebagai Pedoman Dasar atau Konstitusi awal, yaitu ketentuan-ketentuan (tertulis) yang menentukan pokok-pokok atau prinsip-prinsip tentang kekuasaan, tata-kehidupan negara dan hak milik kedua belah pihak.

Semua negeri, atau Negara yang juga biasa disebut Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan memiliki apa yang kita sebut pedoman Dasar atau Konstitusi Awal itu.

Perjanjian itu diucapkan ulang oleh setiap Raja baru yang dinobatkan. Isi perjanjian itu pada hakekatnya sama saja yang terdapat di seluruh negeri yang kedatangan konsepsi kekuasaan To-Manurung.

Maka Pedoman Dasar yang dikemukakan di sini adalah yang menjadi pedoman Dasar atau Ulu-Kana Butta Gowa. yang terdapat dalam Lontara’ Pattrioloanga ri Tu-Gowa-ya.[15] dengan naskah asli bahasa Makassar.

Terjemahan:

Bahwa kami menjadikan engkau pertuanan (Raja) kami; maka…. dipertuanlah Engkau, dan kami …. menjadi abdi (Rakyat).

Sampiran (tempat bergantung)-lah Engkau; Labu (tempat air)-lah kami (yang) bergantung.

Bila patah sampiran (tempat bergantung), maka pecah juga labu (tempat air). Dan bila patah sampiran (tempat bergantung), tetapi, Tidak pecah labU (tempat air), maka …. kamilah binasa.

Bahwa kami tak terbunuh (oleh) senjatamu; Engkaupun tak terbuhuh (oleh) senjata kami.

Bahwa kami, Dewata saja membunuh kami; Engkau-pun. Dewata saja membunuh engkau.

Bersabdalah, (maka) kami (akan) melakukan;

Tetapi, bila kami (telah) menjunjung; Kami tak akan memikul (lagi);

Bilamana kami (telah) memikul, kami tak akan menjunjung (lagi).

Anginlah engkau, (maka) karmil daun kayu; Tetapi (hanya) daun kuning (saja) engkau luruhkan.

Air-lah engkau, (maka) kami batang hanyut, tetapi (hanya) banjir bonang (saja) menghanyutkan.

… . walaupun anak kami; Walaupun isteri kami. Kalau (mereka) tidak menyukai Negeri; (Maka) Kami-pun tak menyukainya;

Bahwa kami menjadikan engkau pertuanan (Raja) kami; Batang-tubuh (pribadi) kami saja mempertuan engkau; Tidak harta milik kami;

Tidak engkau mengambil ayam (kami) dari tenggerannya;

Tidak engkau mencopet telur (kami) dari keranjangnya; Tidak engkau mengambil kelapa sebiji-pun. (dan) pinang setandan (pun) kepunyaan kami;

Bilamana engkau ingini (dari) harta milik kami; Engkau membelinya. yang layak engkau beli, engkau tukar yang layak engkau tukar.

Engkau minta yang layak engkau minta, engkau tak mengambil harta milik kami.

Yang dipertuan (Raja), tidak menetapkan Peraturan dalam Negeri, tanpa (kehadiran) Gallarang;

Gallarang tidak menetapkan permakluman perang, tanpa (kehadiran) yang dipertuan (Raja).

Pedoman dasar, seperti inilah menjadi rujukan untuk terbentuknya pola-pola umum panngadereng di, seluruh negeri, mengikuti karakteristik atau keunikan yang terdapat di Luwu, Bone, Goowa dan Wajo, sebagai negeri yang dipandang sebagai kakak oleh Negeri-negeri lainnya.

Panngadereng itu sebelum Islam memiliki empat unsur yaitu: 1). Ade, ,bicara, rapang, dan Wari. Secara garis besar unsur-unsur itu diuraikan sebagai berikut:

l).  ADE’,  sistem norma dan aturan-aturan dalam kahidupan masyarakat itulah disebut Ade’.  Ia adalah salah satu unsur Panngadereng, yang mendinamisasi kehidupan masyarakat, karena Ade’ meliputi segala keharusan bertingkah laku dalam semua kegiatan kehidupan bermasyarakat. Maka pada segi ini ade’ berarti tata tertib yang bersitat normative, memberi pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi dan menciptakan hidup kebudayaan baik ideologis, mental spiritual, maupun fisik.

Karena ade’ meliputi segala aktivitas kehidupan dalam masyarakat maka untuk memusatkan diri kepada tujuan penulisan makalah ini yaitu tentang pemerintahan dan kekuasaan, yakni yang menyangkut hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin dalam kehidupan Negara (kerajaan), maka dikemukakan antara lain; yang disebut ade’ tana.

Ade’ tana, ialah Tata negara atau penataan negara, meliputi kegiatan penyelenggaraan kekuasean pemerintahan. yang berasas pada mangele’-pasang – massolompawo (kekuasaan dari rakyat – pengayoman dari Pemerintah), ialah asas kekuasaan dan pemerintahan yang bersifat Kerakyatan. Untuk mengetahui dari mana asal atau sumber kekuasaan itu, rujukannya adalah pada apa yang disebut ulu’ada, yaitu Perjanjian Pemerintahan, seperti telah disebut di depan.

Rakyat memberikan wewenang kekuasaan Pemerintahan (Mangele’pasang) kepada Pertuanan (Raja) untuk diselenggarakan bagi kepentingan Rakyat (Masolompawo).

Kekuasaan itu berasal dari bawah (Rakyat), maka ia disebut Manngel’pasang) (membentangkan air pasang), dan Pemimpin atau Pemerintah menyalurkannya kembali (dengan kejernihan) untuk kemaslahatan Rakyat maka ia disebut Massolompawo: (Mengalirkan kejernihan dari atas). Itulah asas kerakyatan atau demokrasi di Sulawesi Selatan, menurut Panngadereng.

Semua ketetapan yang berasal dari (kesepakatan) Rakyat disebut Ade’ Maraja (aturan besar/pokok), yang dijadikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh para pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Sebuah pedoman umum untuk dapat dipergunakan untuk melacak jenjang-jenjang pelaksana Pemerintahan itu, ialah yang disebut “Taro Ada” (Bugis) atau “Tappu’ kana” (Makassar) yang berarti ketetapan yang tidak boleh berobah (Pura onro), berbunyi sebagai berikut :

Rusa’taro Arung, (Batal ketetapan Raja, tenrusa’ taro ade’ tidak batal ketetapan ade’;

Rusa’ taro Ade’ Batal ketetapan Ade’ (Adat), Tenrusa’ taro anang tak batal ketetapan kaum;

Rusa’ taro anang Batal ketetapan kaum, Tenrusa taro to-tebbe’ tak batal ketetapan rakyat.

Dari  Taro-ada ini dapat disimak jenjang kekuasaan pemerintahan dan cakupan wilayah kekuasaan setiap pejabat yang terdiri atas:
• Arung (Raja), sebagai Kepala Negara/Pemerintahan yang meliputi beberapa Negeri bawahan (Tana atau Butta)
• Gallarang., Karaeng, Arung Palili, sebagai Ketua Adat yang meliputi beberapa wilayah persekutuan kaum atau Anang (wanua dll)
• Matoa , Ulu Anang, Ampu Lembang, sebagai Pemimpin Kaum (keluarga Besar), yang meliputi wilayah kaum yang tersebar di seluruh negeri, dengan aneka nama (kampong, lembang, dan lain-lain)

Matoa-Ulu Anang, Ampu, Tomakaka yang menjadi pengemong langsung dari To-tebbe’ (Rakyat) di situlah terletak sumber kekuasaan atau pangele’ pasang (kekuatan dorongah dari bawah)

Disitulah sumber Ade’ Maraja yang memelihara tradisi kehidupan yang amat dihormati dan ditaati, dalam melakukan kehidupan ketertiban masyarakat.

Anasir Panngadereng lainnya yaitu (2). BICARA, ialah yang bertalian dengan masalah peradilan; (3). RAPANG, ialah yang bertalian erat dengan upaya mempertahankan tradisi dan etika kehidupan berkelanjutan, dan (4). WARI ialah yang memelihara klasifikasi tata urutan ketertiban berkehidupan, kekeluargaan dan hubungan antar Negara, Setelah Islam diterima menjadi agama umum dalam masyarakat Bugis-Makassar maka dijadikanlah SARA’ (Syariat Islam) menjadi unsur Panngadereng yang ke (5), Memberikan isi Panngadereng dengan semangat Iman dan aqidah Islam.

Simpulan

Adalah jelas bahwa untuk dapat hidup sehat, demokrasi model manapun yang berkembang di Indonesia harus serasi dengan latar belakang kulturil yang melingkunginya. Secara umum dapat disebutkan bahwa system demokrasi sebagai salah satu bagian dari system kehidupan masyarakat Nusantara di masa lalu sarat dengan nilai-nilai demokrasi.

Karena itu masalah demokrasi pasca reformasi ini harus ditafsirkan ulang kembali dalam konteks Budaya Politik Ketimuran. Yang menjujung tinggi kegotong royonyan dan kolektivitas. demokrasi adalah suatu yang harus diperjuangkan bukanlah sekedar dihidangkan. Perjuangan kita adalah memperkaya nilai-nilai demokrasi yang secara historis telah tumbuh dan berakar di setiap kerajaan Nusantara.

Kekayaan Nilai-nilai budaya tersebut seyogyanya dapat menjadi harapan baru dalam memperkaya khasanah demokrasi di Masa depan
Salah satu keunikan bentuk pemerintahan di Sulawesi Selatan pada masa lalu adalah terletak pada sistem pemerintahannya yang berbentuk kerajaan, tapi tidak absolut dan otoriter seperti halnya dengan sistem kerajaan lainnya.

Penyelenggaraannya bersifat demokrasi, yakni raja tidak mesti turun-temurun, tapi dipilih dan diberhentikan oleh perwakilan rakyat. Prinsip- prinsip kerakyatan ini dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah mangelleq pasang, yakni kekuasaan itu diibaratkan dengan air pasang yang naik ke pantai; suatu simbolisasi tentang kekuasaan yang berasal dari rakyat untuk diserahkan kepada pemerintah agar dilaksanakan.

Di sinilah letak keunikannya dibanding dengan sistem pemerintahan lainnya di Nusantara. Tabe’. (*)

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you