Makalah Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi...

Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (4)

-

- Advertisment -

Ilustrasi: SumberL KITLV
Ilustrasi: SumberL KITLV

Oleh: Prof Dr. A. Rasyid Asba, MA, Sejarawan UNHAS

Tulisan Sebelumnya: Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (3)

(Lanjutan) ……

2. Kerajaan Bone

Sebelum terbentuknya “Kawerrang Tanah Bone” (Kerajaan Bone) tardapatlah tujuh buah negeri yang disebut wanua, tempat bergabungnya beberapa buah persekutuan kaum. Antara satu kaum dengan kaum lainnya dalam satu atau beberapa wanua saling bermusuhan dan saling perang memerangi yang tidak berkeputusan, bagaikan ikan yang saling menerkam.

Maka, dalam kalangan para kepala Wanua dan Matoa-Ulu Anang, timbullah kekuatiran dan ketakutan atas ancaman kepunahan anak keturunan mereka bilamana permusuhan-permusuhan itu tidak dihentikan. Maka lahirlah gagasan untuk menemukan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mampu mendatangkan perdamaian dan kemakmuran dalam kalangan mereka. Gagasan itulah disebut To-manurung.

To-Manurung di Bone disebut Manurunnge ri Matajang, dinamakan Mata-silompo’e, seorang laki-laki. Untuk pasangannya ditemukan juga To-Manurup perempuan di Toro’. Pasangan To-Manurung ini melahirkan lima orang anak. Seorang Putera, di namakan La Umase dan empat orang perempuan yang tua bernama We’ Pattanra-Wanua.[13]

La Umase’-lah yang menjadi Arumpone kedua, menggantikan orang tuanya. La Ummase membentuk ikatan “Perjanjian Pemerintahan” separti terjadi di Butta Gowa.

Isi Perjanjian itu berupa Ulu-Ada atau kontrak social berupa pedoman umum hubungan antara raja dengan rakyat Pemerintahan dilakukan oleh To-Manurung Matasilompo’e dengan ke-tujuh Arung-Kepala Wanua (Ade’pitu), didampingi para Matoa-Ulu Anang atas nama To-Tebbe’.

Terbentuklah berdasar Ulu’Ada itu “Kawerrang” (ikatan kesatuan) Tana Bone. Kawerrang itu berpusat di Watampone yang dipimpin oleh To-Manurung dengan gelar Mangkau’E ri Bone (yang berdaulat di Bone).

Lihat pula: Raja dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Bone

Sejak awal, sifat pemerintahan kerajaan Bone adalah “Pemusatan” (sentralistik) dengan Arumpone sebagai tokoh sentral, didampingi oleh Ade’-pitu (sebagai Dewan Pemerintahan Tanah-Bone).

Anggota Ade’ Pitu itu sebelum terbentuk Kawerrang masih menjadi Kepala Wanua. Setelah itu semua melepaskan jabatan Kepala Wanua dan menjadi Dewan Pemerintah kerajan-Bone dibawah Arumpone. Semua wanua berada dalam kesatuan kerajaan, dan menjadi daerah yang langsung dibawah kekuasaan pemerintah pusat Kerajaan Bone.

La Umase’ Arumpone ke-2 tidak mempunyai anak untuk menggantikannya, maka anak saudara perempuannya We Pattanra-wanua, yang dikawini oleh Kepala Wanua Palakka yang tidak tergabung ke dalam kawerrang Tanah-Bone, bernama La Pattikkeng dikaruniai seorang Putera diberi nama La Saliu’ Kerrampelua. Lasaliu inilah sejak bayi dijadikan Putera Mahkota.

La Umase’ yang dipersiapkan untuk menjadi penggantinya menjadi Arumpone ke-3 setelah mendapat persetujuan Majelis Ade’ Tanah Bone atas nama rakyat Tana Bone.

Sejak Arumponeke-3 La Saliu’ Kerrampelua, darah To-Manurung mendapat kekuatan “darah rakyat” yang menjadi sumber kekuatas Tanah Bone, dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Wanua Palakka menggabung ke dalamnya yang berkekuatan ekonomi besar.

Maka dengan mempergunakan keturunan To-Manurung yang telah berdarah rakyat, terwujudlah secara meluas sifat “kerakyatan” Pemerintahan Tanah-Bone, “calon-calon” penguasa mulai dari Pusat sampai ke daerah terkecil, terdapatlah hubungan darah yang menjadi kekuatan utama mempertahankan keutuhan “Tanah Bone” sebagai Negara Kesatuan yang besar di Sulawesi Selatan.

Sulawesi-Selatan sebagai Negara Kesatuan yang besar, Tanah Bone memiliki wanua bawahan dengan lahan pertanian yang luas dan subur. Sifat utama Rakyat Bone adalah petani, sehingga kerajaan Bone sebagai negara agraris lebih banyak memiliki kekuatan bertahan dibandingkan dengan Butta-Gowa yang memiliki sifat lebih agressif.

Negeri-negeri yang mengakui supermasi dan menjadi sekutu Kerajaan Bone sepenuhnya mengikut Panngadereng Kerajaan Bone, sehingga tersebarlah dengan peresapan yang lebih mendalam peradaban To-Bone, yang seolah-olah menjadi rujukan bagi tata-kehidupan orang Bugis di Sulawesi-Selatan.

Apa yang disebut kaum bangsawan (Anakarung to-Bone) bersebarlah ke mana-mana sampai ke Sulawesi-Tengah dan Sulawesi-Tenggara., bahkan ke Kalimantan dan semenangjung Melayu menjadi pemuka masyarakat setempat. Karakteristik kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan lainnya pada orang Bone,, cenderung untuk menunggalengi (memonopoli).

Musyawarah Tudang-sipulung dalam ikatan kekerabatan menjadi rujukan bagi segenap upaya kesejahteraan yang bersifat “Kerakyatan”, artinya selalu harus memenangkan kepentingan “orang banyak”.

3. Kerajaan Wajo.

Tanah Wajo, terletak di tengah-tengah negeri-negeri orang Bugis. Berbatasan dengan Tanah-Luwu di sebelah Utara; Tanah-Soppeng di sebelah Selatan; Tanah-Bone di sebelah Timur dan Sidenreng di sebelah Barat.

Letak Tanah Wajo secara geografis menjadi jantung Tana Ugi’ (Bugis) yang menerima dan memberi segala macam anasir kebudayaan termasuk gagasan dan pemikiran dari negeri-negeri sekitarnya. Ia menjadi tempat lalu-lalang, lintasan antara kepentingan negeri-negeri sekitarnya, baik benda-benda keperluan hidup maupun gagasan-gagasan tentang sesuatu penemuan baru.

Negeri-negeri kaum yang pada mulanya membentuk Tanah-Wajo ada tiga pertama adalah Bettem-pola, kedua Talo’tenreng dan yang ketiga adalah Tua’

Nama-nama itu juga menjadi nama Negeri masing-masing. Para Pemimpin kaum dari tiga negeri itu juga, mendapat pengaruh tentang konsepsi kekuasaan To-Manurung. Tetapi ketiga pepimpin kaum itu tidak menerapkannya sebagai jalan satu-satunya untuk mempersatukan ketiganya menjadi negeri yang lebih besar dan terikat dalam satu kesatuan.

Ketiga negeri tetap merasakan kemerdekaannya dan bersama-sama memiliki kebebasan untuk berhubungan secara serasi dengan yang lain untuk bekerjasama maupun untuk saling membantu menghadapi kesulitan bersama. Mereka rukun-rukun dalam persaudaraan beretangga.

Tetapi akhirnya mereka rasakan adanya keperluan yang amat mendesak untuk membangun persatuan itu secara lebih teguh dan erat. Karena adanya kegiatan-kegiatan negeri-negeri besar untuk memperluas wilayah kekuasaan masing-masing yang memungkinkan akan datangnya intervesni dari negeri-negeri ltu.

Keperluan Tanah Wajo bersatu untuk memelihara dan menjaga serta mempertahankan diri dari intervensi itu. Karena letaknya di tengah-tengah yang dapat menghubungkan wilayah penghasil pertanian dengan wilayah atau negerti penghasil sumber daya lautan dan hutan, maka negeri-negeri itu memiliki pengalaman yang panjang sebagai penyalur bahan-bahan keperluan hidup dari satu negeri ke negeri lainnya. Keperluan persatuan ketiga negeri kaum itu akhirnya menjadi kesepakatan mereka. Mereka memilih seorang Ketua diantara mereka dan menamakannya Arung Matoa Wajo.

Penentuan pilihan terhadap seseorang untuk menjadi ketua itu dilakukan melalui satu pedoman yang menentukan Kriteria atau syarat-syarat umum untuk dapat dipilih dan melakukan tugas-tugas menjadi Arung Matoa. Pedoman itu juga semacam “Perjanjian Pemerintahan” yang isinya pada garis besarnya, sama dengan yang terdapat di Gowa dan di Bone.

Hanya saja, di Kerajaan Wajo’, lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dan petugas-petugasnya terikat pada satu kesepakatan umum yang ditetapkan dalam Ulu-ada yang menyatakan “Merdeka Orang Wajo, hanya adat (hukum)-nya menjadi Pertuanan Orang Wajo)”.

Prinsip Negara Hukum itulah membawa Tana-Wajo kepada kebesarannya dan dikenal sebagai salah satu Negara Pendekar “Demokrasi” di Nusantara. Hal itu secara amat jelas terselenggara dalam struktur kelembagaan Pemerintahannya melaksanakan “Mangele’ pasang, massolompawo”. Kerajaan Wajo bertumbuh menjadi satu Negara Republik Aristokratik, dalam arti sekumpulan “orang pilihan terbaik” dari ketiga kaum, menjadi Ketua (Pemimpin) untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Arung-Matoa-Wajo, dalam memimpin pemerintahan di dampingi oleh tiga orang pejabat negara yang disebut Paddanreng, yaitu:

1. Paddanreng Bettempola.

2. Paddanreng Talo’ Tenreng;

3. Paddanreng Tua”. Ketiga Paddanreng itu tetap merangkap menjadi kepala negeri (Arung) dari negeri asal.

Di samping tiga orang Paddanreng itu, terdapat lagi tiga orang pejabat tinggi kerajaan , yang disebut Pabbate lompo, ialah wakil resmi ketiga negeri atau kaum yang disebut juga pabbate-Lompo dari Talo’ Tenreng, Bettempola dan Tua’, dengan panji masing-masing bergelar Patola (Aneka-warna); Pilla (merah), dan Cakkuridi (kuning).

Pada mulanya Pabbate-Lompo itu menjadi Panglima Perang Tana Wajo. Tetapi selanjutnya para pejabat Negara itu, semuanya menjadi Pendamping Arung Matoa Wajo, dengan tugas sebagai Menteri-menteri Negara.

Ketiga orang Paddanreng dan tiga orang Pabbate-Lompo, bersama-sama merupakan Dewan Negara yang disebut Arung Ennennge, atau Petta Ennennge (Pertuanan yang enam). Bilamana Arung-Matoa Wajo’ hadir dalam musyawarah Dewan itu maka ketujuh Pembesar itu disebut Petta Wajo’ (Pertuanan Tana Wajo’).

Di samping Petta Wajo itu terdapat sebuah Lembaga yang disebut Arung Mabbicara (Pertuanan yang menetapkan hukum), beranggota tiga puluh orang, masing-masing sepuluh orang dari tiga Negeri asal. Lembaga Arung Mabbicara ini dapat dipandang sebagai Parlemen Tana-Wajo’ yang bertugas: (1). Maddette’bicara (Menetapkan hukum-Undang-undang); (2). Mattetta’ mappano-mappate’ bicara (Mengesahkari aturan penyelenggaraan Undang-Undang untuk dijalankan oleh Petta Wajo’.

Selain lembaga-lembaga : (1). Petta Wajo’ = 7 orang; (2). Arung Mabbicara = 30 orang; dan (3). Suro-ribateng = 3 orang. Suro-ribateng itupun setiap orang berasal dari tiga negeri asal bertugas: a). Menyampaikan kepada Rakyat hasill-hasil permufakatan dan Perintah-Perintah dari Paddanreng. b). Menyampaikan kepada Rakyat perintah-perintah dari Bate-Lompo dan c). Menyampaikan kepada Rakyat permufakatan dan perintah-perintah dari Petta Wajo’.

Seluruh Pejabat Negara Tanah-Wajo itu, Arung Matoa (1) + Paddanreng (3) + Arung Mabbi’cara (30) + Pabbate-Lompo, (3) + Suro-Ribateng (3) orang, maka semuanya berjumlah empat puluh orang, dan disebut juga Arung PatappuloE. Itulah yang menjadi penyelenggara Kedaulatan Rakyat, atau Penjelmaan Seluruh Rakyat Tana-Wajo. Dalam ungkapan orang Wajo “Paopang, Palengenngi Tanah Wajo” (ialah yang (dapat) menelungkupkan dan menengadahkan Tana-Wajo.)

Pemerintahan daerah bawahan Tanah-Wajo, dilakukan oleh Paddanreng (kepala negeri), yang dibantu oleh Punggawa atau Matoa yang melakukan pimpinan atau pengaturan langsung kepada rakyat. Ialah yang disebut “Inanna To-Tebbe’e” (Ibu-Bapa Rakyat). Jabatan Arung Matoa WaJo’ tidak diwariskan, turun-temurun dari satu keluarga.

Arung Matoa Wajo, dipilih oleh 39 orang anggota Puang ri Wajo’, baik dari dalam maupun dari luar kalangan mereka. Adapun jabatan-jahatan lainnya diwariskan turun temurun dari Pemangku jabatan asli negeri asal, karena merekalah yang sesungguhnya menjadi Pemilik Asli Ade’ Tana-Wajo, To-Maradeka, Ade’nami napopuang.

 

(Bersambung) ……

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you