Makalah Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi...

Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (3)

-

- Advertisment -

Ilustrasi: SumberL KITLV
Ilustrasi: SumberL KITLV

Oleh: Prof Dr. A. Rasyid Asba, MA, Sejarawan UNHAS

Related Post:  Tana Luwu, Negeri terbit Fajar Peradaban I La Galigo dan Islam

Demokrasi “Manngele’ Pasang, Massolompawo”

Sekitar abad ke XIV konsepsi To-Manurung berhasil menyatukan sejumlah kaum membentuk wanua (negeri), dan menggabungkan beberapa wanua negeri, menjadi tanah atau negara dalam konsep kerajaan lokal[12], dengan wilayah territorial yang luas dan meliputi sejumlah kaum, dan bersama-sama membangun tatanan kehidupan negara, yaitu Tanah (Bugis.) Butta (Makassar), Lembang (Toraja), Lita’ (Mandar.)

Berbagi kerajaan di Sulawesi Selatan diawali dengan adanya To-Manurung dengan mekanisme kekuasaan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan setempat. Kedatangan To-Manurung, menjadi pangkal kegiatan penataan kehidunan ketata-negaraan, dalam wujud “kerajaan-kerajaan” .

Sejak kedatangan To-Manurung sebagai konsepsi kekuasaan pemerintahan yang membangun negeri-negeri kaum, menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih luas wilayah territorialnya, dan semakin banyak pula petugas penyelenggara kekuasaannya atas rakyat yang semakin banyak pula jumlahnya, memerlukan penataan masyarakat yang lebih baik pula.

Pangngaderreng (Bugis.), Pangngadakkan (Makassar) yang menjadi rujukan penataan berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan. Acapkali orang memahami Panngadereng itu, sama saja dengan aturan-aturan adat, dan sistem norma.

Panngadereng meliputi selain aspek-aspek norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai, norma-norma, juga meliputi hal-hal yang menyangkut perilaku seseorang dalam kegiatan nyata dalam masyarakat, bukan saja merasakannya sebagai “kewajiban” untuk melakukannya, melainkan lebih daripada itu, ialah adanya semacam kesadaran vang amat mendalam, bahwa seseorang itu, adalah bahagian integral dari Panngadereng.

Panngaderreng adalah bahagian dari diri dan hayatnya sendiri dalam interaksi secara total dalam kehidupannya, berpikir, merasa dan berkehendak yang terjelma dalam kelakuan dan hasil kelakuannya. Itulah mungkin yang dapat disebut “penghayatan dan pengamalan panngaderreng secara utuh”.

Pangadereng dengan demikian adalah aktualisasi seseorang (individu) memanusiakan diri dan merealisasi perwujudan masyarakat, membangun interaksi sosial . Panngadereng itulah wujud kebudayaan orang Bugis-Makassar. Manusia sebagai individu adalah bahagian dari panngadereng-ny itu, pendukung kebudayaannya, ia terjelma menjadi pribadi “siri” iapun bermartabat dan berharkat memikul tanggungjawab dan memiliki hak untuk mempertahankannya, dengan segala apa yang ada padanya.

Dengan siri itu, seseorang mebawa diri berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi sosial terjelma konsep pesse adalah sikap yang setara dengan SIRI, yang ditujukan terhadap upaya memelihara kebersamaan atau solidaritas, kesetiakawanan antar pribadi siri. pesse, menyatakan diri dalam kesadaran sikap kolegial. siri dan passe, menyatu dalam kesadaran makna. Itulah hakekat dari kualitas dari apa yang disebut “tau” (Manusia) yang hanya mungkin dapat mengaktualisasi dirinya, karena adanya tau yang lain.

Kesadaran dengan kualitas itu, disebut “sipakatau”. Itulah makna sesungguhnya dari apa yang kita fahami dengan istilah Peradaban, yang disimpulkan dalam kalimat : “To-makkiade’, matanre ritu siri’na, na marilaleng ressena” (Orang yang beradab itu, tinggi siriI’-nya, dan mendalam pesse-nya”.

Dalam masyarakat To-makkiade’ (beradab), seseorang itu beperilaku dengan kesopanan, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Dengan kualitas individu seperti itulah dibangun hubungan-hubungan yang saling menghargai. sipakatau dalam kehidupan masyarakat dengan segala fungsi-fungsinya. Itulah yang menjadi pangkalan berkehidupan kerakyatan.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar “Demokrasi” seperti itulah yang memerlukan kualitas manusia sipakatau. Bagi orang Bugis-Makassar, demokrasi seperti itu bersumber dari kualitas manusia, yang memiliki siriI’ (martabat dan harga diri), dan memelihara pesse (kesetiakawanan), yang harus diamalkan dalam kehidupan politik, Ekonomi dan kemasyarakatan lainnya, sebagai pernyataan diri dalam kesertaannya berinteraksi, berkehidupan bersama.

Empat buah negara / kerajaan yang menjadi perhatian tulisan ini, yaitu Gowa, Bone, Wajo dan Luwu. Keempat model dapat dikatakan sebagai contoh sebagai budaya politik, orang Bugis Makassar, terutama dalam abad-abad XV – XVII. Secara singkat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kerajaan Gowa

Ada sembilan buah Negeri yang disebut Bori atau Bate yang menjadi negeri asli yang membentuk Butta Gowa. Mula-mula kesembilan Bate itu berdiri dalam kemerdekaan dan otonominya masing-masing.

Untuk memelihara persaudaraan di antara mereka ditunjuklah seorang bijaksana dari kalangan mereka sendiri menjadi pendamai apabila terjadi sengketa diantara mereka.

Pejabat itu disebut Paccallaya, kedudukannya sebagai hakim arbitrasi di kalangan mereka yang ditaati keputusannya yang selalu didasarkan atas kesepakatan dalam permusyawaratan, yang dituntun oleh semangat “sipakatau” (kesamaan dan saling menghargai).

Persatuan–persaudaraan yang demikian itu akhirnya dirasakan “terlalu longgar” dan “rapuh”, sehingga timbul gagasan untuk lebih memperkuat ikatan kesembilan negeri itu, menjadi satu negeri besar, yang disebut Butta (negara).

Gagasan itulah yang disebut Konsepsi Tu-Manurung dilaksanakan. seseorang yang disebut Tu-Manurung tidak ada hubungan kekerabatannya dengan kesembilan ketua kaum itu, juga tidak diketahui siapa ibu-bapanya, dan dari mana asal-usulnya. Ia datang dengan cara istimewa untuk dijadikan simbol atau lambang persatuan, dari sembilan negeri dan menyebutnya Butta Gowa.

To-Manurung di Gowa itu, seorang perempuan. Suami Tu-Manurung itu seorang terkemuka dari Tana Luwu bernama Karaeng Bayo. Ia ditemani oleh Lakipadada dari Tana Toraja.

Hubungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan makna, legitimasi dan pengakuan dari negeri (yang dipandang) tertua di Sulawesi Selatan. Dengan To-Manurung itu, para Gallarang, Kepala Kaum yang empunya negeri, mengadakan “Perjanjian Ulu-Kana” ”yang menjadi pedoman dasar penataan Butta Gowa.

To-Manurung dijadikan Tu-Nisomba (Pujaan) dan ditempatkan dengan segala kemuliaan dalam istana yang dibuat oleh rakyat baginya. Kepadanya dan keluarganya dijamin keperluan hidupnya. Tetapi kepadanya tidak diberikan “kekuasaan-pemerintahan” atas negeri-negeri asal Butta-Gowa. Kesembilan Negeri itu tetap dalam kekuasaannya masing-masing Kepala Negeri atau Gallarang yang secara bersama-sama disebut “Bate-Salapang”.

Badan Musyawarah Butta Gowa dihadiri oleh anggota Dewan Kerajaan yang terdiri atas sembilan orang Bate-Salapang, Sombaya (Raja) ri Gowas, Tu-Mabbicara Butta’ (Mangku Bumi), Tu-Mailalang Towa, (Menteri pendamping Raja);. Tu-Mailalang Lolo (Menteri pendamping Bate-Salapang), dan beberapa orang Pembesar Butta Gowa dalam perkembangannya (seperti Daenta Kalia (Kadhi); Tu-Makkajannangang, Pati Matarang dan lain-lain.

Badan musyawarah itu menetapkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan “Pedoman Dasar”. Butta Gowa pada bentuk kenegaraannya mula-mula bersifat konfederasi, tetapi lambat laun menjadi federasi dari kesembilan negeri asal (Bate-Salapang). Karena sifatnya itu, maka Pimpinan Butta Gowa menjadi lebih dinamis dalam kegiatannya memperluas wilayah ke luar daerah asal.

Negeri-negeri yang ditaklukan atau yang menggabungkan diri secara suka-rela dijadikan negeri-negeri yang dilindungi (Protektorat), negeri-negeri otonom (Palili’) atau negeri-negeri yang dipandang sebagai negeri passiajingeng (negeri yang terbentuk karena kekerabatan). Kepada negeri-negeti itu diberikan pimpinan dari keturunan Tu-Manurung yang disebut Ana’-Karaeng ri Gowa. Mereka itu disebut juga Bate Ana’ Karaeng.

Sebagai negara maritim kerajaana Gowa memelihara hubungan politik, ekonomi dan kebudayaan lainnya dengan banyak negeri atau kerajaan lokal Nusantara, terutama yang terletak di kawasan Timur Nusantara. Bahkan, menjalin hubungan persahabatan diplomatik dengan negara-negara asing.

Semua negeri atau kerajaan lokal Nusantara yang mengakui keutamaan, kedaulatan dan menerima perlindungan Butta Gowa sampai pada pertengahan abad XVII, meliputi wilayah yang amat luas, yaitu hampir seluruh kawasan Timur Nusantara, termasuk sebahagian Kalimantan dan Filipina Selatan. Hubungan dengan negeri-negeri yang meliputi wilayah yang luas itu, berdasar pada “perjanjian” pemberian status “otonomi” atau “Palili”, dengan penerapan prinsip-prinsip “Sipakatau”, dalam hubungan Siri’ dan Pacce di antara semua.

Satu kawasan yang disebut “Passitallikanna Butta Gowa”, satu wilayah territorial di mana berlaku kegiatan “persahabatan sehidup-semati” antara negeri-negeri yang mendapat perlindungan Butta Gowa. Bukan suatu kawasan kekuasaan emperium yang berpusat di Butta Gowa dibawah kekuasaan Sombaya ri Gowa. Hubungan yang demikian tidak dikenal dalam sejarah Butta-Gowa.

 

(Bersambung) …….

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you