Makalah Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi...

Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (2)

-

- Advertisment -

Ilustrasi: SumberL KITLV
Ilustrasi: SumberL KITLV

Oleh: Prof Dr. A. Rasyid Asba, MA, Sejarawan UNHAS

Related Post: Menyoal “Kalabbirang” dalam Pandangan Adat Bugis Makassar

Budaya Politik Orang Bugis Makassar

Dalam tatanan kultural birokrasi berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan di masa lampau, adat menempati posisi dan kekuasaan yang tertinggi, raja hanyalah pelaksana adat, seperti yang dikutip dari Leonard D. Andaya, ”Di dalam tradisi Cerita Rakyat Sulawesi dan Kalimantan, bukannya si penguasa yang merupkan kekuatan penggerak dunia, melainkan adat dan kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dan dikukuhkan oleh waktu.

Nilai-nilai masyarakat yang sangat tua ini membentuk dunia orang-orang desa dan di dunia itulah terjadi interaksi antara manusia biasa, ningrat, penguasa, dan para dewa.Di mata orang desa para pelaku boleh berganti, tapi adat tinggal utuh dan pada akhirnya muncul sebagai pemenang dan pengukuh.”

Konsepsi adat tersebut dikenal dengan istilah Pangngaderreng (Bugis) atau Pangngadakkang (Makassar). Pangngaderreng terdiri atas lima bagian, yakni: 1) adeq (adat-istiadat), 2) wariq (sistem protokoler kerajaan), 3) bicara (sistem peradilan), 4) rapang (pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan perbandingan dengan negara lain), 5) saraq (syariat Islam).[5] Saraq sebagai bagian yang terakhir merupakan tambahan setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan.

Empat dari yang pertama dipegang oleh Pampawa Adeq (pelaksana adat) yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat keduniawian, sedangkan bagian yang kelima dikendalikan oleh Parewa Saraq (perangkat syariat) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Jadi, pangngaderreng fungsinya sama dengan Undang-undang dasar, Pampawa adeq dan Parewa saraq adalah pendamping dan pembantu-pembantu raja yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh perwakilan rakyat.

Perwakilan rakyat ini terdiri atas beberapa orang, bergantung dari daerah mana asalnya; di Soppeng misalnya, ia dikenal dengan nama Matoa Ennengnge Pulona (60 orang), di Wajo dikenal dengan Arung Patang Puloe (40 orang), di Gowa disebut Bateq Salapanga (9 orang)., di Luwu di Kenal dengan Ade Aserae (9 0rang) dan di Bone dikenal dengan Ade Pitue (7 orang).

Lihat pula: Leadership in the Discourse of Democracy and Good Governance

Model permusyarawatan untuk meyelengaraan kekuasaan yang berdasar kerakyatan itu telah ikut memperkaya khasanah demokrasi di daerah Minangkabau seperti lembaga Minik mamak yang merupakan wadah di mana mereka yang dituakan oleh kaumnya bermusyawarah mufakat buat menyelesaikan masalah-masalah bersama[6]

Struktur pemerintahan yang fungsional ini berjalan dengan kontrol budaya siriq yang begitu ketat, sehingga tidak mudah terjadi penyelewengan kekuasaan. Siriq merupakan sistem pranata sosial dan kultural masyarakat Bugis-Makassar yang menempatkan rasa malu (Siri’) dan pembelaan harga diri di atas segala-galanya.

Sayangnya, sistem pemerintahan kerajaan yang telah berjalan selama berabad-abad dan telah teruji oleh waktu ini telah porak poranda sejak kedatangan Belanda sampai dengan pemerintahan Orde Baru.

Para penguasa dalam kurun waktu itu selalu memperatasnamakan demokrasi namun dengan interpretasi sepihak yang pada dasarnya adalah praktek-praktek kekuasaan yang dilaksanakannya absolut dan diktator. Sedangkan pada masa reformasi ada kecenderunagan elite /partai politik menganut oligarki dengan mendahulukan kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat.

Mula-mula pada tahun 1906, ketika kolonial Belanda menghapuskan semua dewan perwakilan rakyat di seluruh Sulawesi Selatan. Ia lalu mengganti dewan perwakilan rakyat itu dengan sistem pemerintahan Swapraja serta kepala-kepala adatgemeenschap. Ia juga menciptakan Korte Verklaring ( perjanjian pendek) yang dibacakan pada pelantikan raja yang salah satu isinya adalah pernyataan dan pengakuan tentang keabsahan kekuasaan Belanda.

Pada zaman Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno demokrasi yang diperkenalkannya adalah demokrasi integralistik, yang pada hakikatnya memberi kekuasaan penuh di tangan satu orang, yakni presiden.

Sistem kekuasaan ini menurut Zainal Abidin 3 merupakan konsep kekuasaan Hindu Jawa yang pernah dipraktekkan oleh Kerajaan Majapahit dan Mataram. Menurut konsep ini, kekuasaan itu harus dipegang oleh satu orang, yaitu maharaja atau dewaraja, tidak boleh dipecah atau dibagi ke bawah, karena kalau dipecah maka kekuasaan itu akan hancur dan rusak.

Hal yang sama juga telah dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru, meskipun dengan istilah yang berbeda, yakni Demokrasi Pancasila. Sebuah demokrasi yang legitimasi pembenarannya hanyalah berdasarkan sepihak yakni interpretasi dari pemerintah pusat, yang ujung-ujungnya melahirkan sistem pemerintahan sentralisitk.

Dengan dalih kebudayaan nasional, yang berobsesi untuk mengakumulasi semua puncak-puncak kebudayaan daerah, maka hancurlah semua sistem pranata sosial teradisionil dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Padahal kebudayaan daerah itu bagaikan rumah-rumah kecil setiap suku bangsa itu, dan di sanalah mereka dilahirkan dan dibesarkan lewat nilai-nilai tradisionil yang ditanamkan kepadanya, sejak matahari terbit sampai tenggelamnya ke ufuk barat.

Sebelum abad XIV, masyarakat Bugis-Makassar hidup dalam kelompok-kelompok kaum berdasarkan hubungan darah (genealogis) kelompok-kelompok kaum itu mendiami “wilayah kaum” yang tepencil letaknya dari wilayah kaum lainnya.

Lihat pula: Memahami ‘Lontaraq’: Aksara, Tulisan atau Pustaka?

Di Sulawesi Selatan, kaum-kaum itu dalam arti ikatan kekerabatan, atau persekutuan genealogis, disebut dengan berbagai istilah, seperti Anang; Bori’; Lembang; Lita’ dan lain-lain, masing- masing dipimpin oleh ketua kaum, juga dengan berbagai bentuk sebutan, seperti: Matoa ; Amru,.Sullewatang, Arung; Tumakaka dan sebagainya.

Sifat dan model kepemimpinan yang disebut Ketua Kaum itu diangkat dari hasil pilihan di antara calon-calon dalam persekutuan sendiri. Yang akan tepilih biasanya adalah dari keturunan tertua yang memiliki prestasi ketuaan atau keutamaan dalam hidupnya, sehingga meyakinkan warga kaumnya memiliki kemampuan untuk mengayomi segenap warganya.

Persekutuan kaum itu, tersebar dalam wilayah yang luas, di pesisir laut, di lembah-lembah dan di dataran tinggi, masing-masing mempertahankan isolasinya, tetapi tidak pernah sepenuhnya dapat terbebas dari hubungan kelompok kaum lainnya.

Serangan-serangan atau gangguan-gangguan dari persekutuan kaum yang menjadi tetangganya, selalu menjadi alasan untuk memperkuat pertahanan diri, juga dengan alasan yang sama untuk saling menyerang.

Persaingan dan saling menyerang yang selalu dalam kemungkinan, menumbuhkan tata tertib kehidupan dalam kelompok menjadi disiplin. hidup yang terpelihara dengan cermat dan kuat.

Berbagai usaha para Ketua Kaum untuk memelihara hubungan perdamaian antar kelompok kaum yang berdekatan dengan cara dan kondisi yang sesuai keperluannya masing-masing.

Di Kerajaan Gowa umpamanya, sembilan persekutuan kaum yang disebut bate-salapang (sembilan panji), bersepakat mengangkat seorang tokoh dari kalangan mereka, untuk menjadi tokoh pendamai yang dapat memberi keputusan yang adil, apabila terjadi sengketa di antara mereka.

Tokoh itu disebut Paccallaya (Yang mencela). Tokoh ini semacam hakim arbitrase. Dengan demikian dapat dipelihara hubungan perdamaian antara kesembilan bori’ (kelompok kaum) itu.

Di Tanah Toraja, dibentuk persekutuan arruang atau ampu patangpulo lembang (persekutuan 40 kaum) melalui permusyawaratan kaum yang disebut Basse-sallolo (sumpah setia antara saudara), untuk memelihara perdamaian di antara mereka.

Di Kerajaan Wajo, tiga persekutuan kaum bersepakat memilih di antara mereka pemimpin yang disebut Arung Matoa Wajo, dan tokoh itulah yang menjadi pemimpin yang ditaati oleh semua. Pilihan secara berkala sesuai dengan masa jabatan yang disepakati dari calon-calon yang ada, memperkuat persatuan di antara persekutuan kaum itu.

Di Kerajaan Luwu dan Bone, selama beberapa waktu lamanya tak dapat diperoleh kesepakatan di antara ulu-anang (ketua kaum) untuk menghentikan saling serang menyerang di antara kaum. Kehidupan masyarakat anang, bagaikan ikan “saling terkam-menerkam, saling memangsa” (masa sianre balena taue).

Kekuatiran dan ketakutan mereka mewarnai kelakuan mempertajam saling curiga-mencurigai antara satu sama lainnya. Kelompok-kelompok kaum itu, kemudian didorong oleh rasa kuatir dan takut akan kepunahan, mengalami perobahan dengan ditemukannya konsepsi kekuasaan pemerintahan To-Manurung.

Sejak awal abad XIV Sulawesi Selatan menerima dan menyelenggarakan konsepsi kekuasaan pemerintahan To-Manurung, sebagai model kekuasaan yang diikuti pada dasarnya oleh gabungan negeri-negeri kaum dengan keunikannya masing-masing.

Semua persekutuan kaum pada akhirnya menerima adanya satu persekutuan kaum yang menjadi modal pembentukan negeri (Bugis: wanua) yang lebih besar dan lebih kuat untuk dapat mengayomi orang banyak dari kelompok kaum yang telah bersekutu itu.

Rekayasa kekuasaan pemerintahan berdasar konsepsi To Manurung itu, lahir dari wawasan (cara pandang) orang Bugis Makassar abad XIV, yang bersumber dari mitologi (sastra suci) I La Galigo, tentang Dunia yang terdiri atas langit (dunia atas) yang disebut Botillangi’; Bumi atau dunia tengah, yang disebutnya lino, dan Dunia di bawah bumi, yaitu pertiwi yang disebutnya Toddang -Tojang atau Urilliu’.

Ketiga aspek dunia itu , merupakan satu kesatuan yang membentuk Dunia. Hal itu berarti, bahwa, Dunia itu memiliki aspek atas yang disebut langit; aspek tengah yang disebut bumi, didiami oleh manusia; dan aspek bawah yang disebut Pertiwi, yang memiliki makna kebulatan dengan kedua aspek lainnya.

Cara pandang kosmogonis seperti itu dinyatakan juga dalam segala macam kenyataan di dunia ini, seperti; struktur bangunan rumah tempat tinggal. Rumah itu memiliki tiga aspek, yaitu, aspek atas, disebut rakkeang (loteng), tempat menyimpan segala sesuatu yang dimuliakan, seperti padi, Kalompoang, Arajang dan barang-barang pusaka keluarga lainnya.

Aspek tengah disebut ale-bola, tempat kediaman manusia. Aspek bawah, disebut awasao, tempat menyimpan peralatan untuk mata pencaharian hidup, seperti lukuh, cangkul, jaring penangkap ikan, malahan juga hewan ternak kecil, seperti ayam atau kambing.
Juga masyarakat tersusun dalam tiga lapisan, yaitu:

(1) Lapisan Atas, ialah orang-orang yang berasal dari keturunan To-Manurung;

(2) Lapisan Menengah , yaitu para pemimpin adat/negeri atau anang dan keluarganya, dan

(3) Lapisan Bawah, ialah rakyat, to-maradeka, yang disebut juga to-tebbe’.[7]

Kedatangan To-Manurung , kalau mengikuti cara pandang ini adalah untuk menunjukkan adanya tempat di dunia ini yang dipandang atau dipercaya sebagai langit, tempat yang tinggi (atas) tempat yang mulia, yaitu aspek atas dari dunia. Siapapun yang (dipercaya) datang dari tempat yang tingg itu akan disebut to-manurung , yaitu orang yang turun dari tempat yang tinggi (mulia) itu.[8]

Untuk mendapatkan kedudukan istimewa maka ketiga aspek itu harus dipunyai, sehingga makna aspek dunia-bawah, mutlak dijadikan pasangan yang menyatukan dunia sebagai satu keutuhan.

Orang dari lapisan atas juga dapat ditafsirkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan yang dapat dipergunakan untuk keperluan manusia di bumi, bilamana ketiga aspek itu menyatu dalam dirinya.

Kalau wawasan itu menjadi pandangan yang mendasari pengetahuan dan kepercayaan umum, maka niscaya ada sekelompok orang menjadi penggagas atau pelopor rekaya itu. Mereka tentu adalah orang-orang cendekia pada zamannya.

Mereka awalnya adalah pemuka-pemuka kaum, matoa-ulu Anang, atau Arruang, Karaeng dan lain-lain, yang mempergunakan wawasan itu untuk menciptakan ketertiban atau tatanan baru, bagi terbentuknya masyarakat baru. Ia juga dapat dikatakan satu cara pada zaman purbakala untuk memberikan keyakinan kepada orang banyak tentang kebenaran (ketepatan) sesuatu konsepsi kepemimpinan yang akan ditaati oleh rakyat (orang banyak).[9]

Lihat juga: Perjanjian dalam Sejarah Sulawesi Selatan

Antara To-Manurung dengan Matoa Ulu-Anang atas nama warga kaum melakukan “Perjanjian Pemerintahan” (Governmental contract) sebagai hukum dasar yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak (raja dengan rakyat) dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dari sinilah berawal praktek-praktek demokrasi[11] dalam lapangan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Penyelenggaraan pemerintahan kerakyatan atau demokrasi pada orang Bugis-Makassar dapat dikaji dari pengalaman tiga tana h(Negara) yang memiliki. mekanisme sendiri-sendiri, berdasarkan kondisi perkembangannya, yaitu : (1). Butta Gowa, (2). Tanah Bone, dan (3) Tanah Wajo.

Konsepsi Pemerintahan Kerakyatan itu disebut Mangele’pasang-Massolompawo. Arti harfiahnya: Dorongan kekuatan (air) pasang, mengalirnya kemball (air) dari atas, ialah membawa makna tentang “Kedaulatan dari bawah (Rakyat), dan pengayoman kekuasaan dari atas”,. seperti konsep pemahaman demokrasi di Barat.

Berbagai model permusyarawatan untuk meyelengaraan kekauasaan yang berdasar kerakyatan itu telah ikit memperkaya khasanah demokrasi kerajaan lokal Nusantara, seperti lembaga Minik mamak di Minangkabau merupakan wadah di mana mereka yang dituakan oleh kaumnya bermusyawarah mufakat buat menyelesaikan masalah-masalah bersama.

 

(Bersambung) ……….

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you