Makalah Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi...

Demokrasi yang Merana: Terabaikannya Nilai-nilai Lokal dalam Pengembangan Demokrasi di Indonesia (1)

-

- Advertisment -

Ilustrasi: SumberL KITLV
Ilustrasi: SumberL KITLV

Oleh: Prof Dr. A. Rasyid Asba, MA, Sejarawan UNHAS

Related Post: Kedatuan Luwu, Benteng Terakhir Pelestarian Nilai Budaya Sulsel

PALONTARAQ.ID – Membicarakan nilai-nilai kelokalan, khususnya masalah demokrasi/ hidup berkelompok (wanua) masih dapat dikatakan belum dibuka secara bebas karena dapat mengancam integrasi nasional, khusunya kelompok politik yang masih menganut paham sentralistik pewarisan Orde Baru.

Tradisi sejarah kita, khususnya masalah demokrasi dan kepemimpinan manusia Bugis Makassar yang menganut paham egalitarian hampir dilupakan, meskipun tradisi itu telah berabad-abad tumbuh, dan kaya akan nilai-nilai demokrasi, kini hampir dilupakan, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai dimokrasi di era reformasi ini.

Demokrasi nilai-nilai lokal dianggapnya sebagai barang museum yang tak berfungsi, kecuali sebagai kenangan saja.

Makalah ini akan merefleksikan kembali nilai-nilai kepemimpinan dan sistem demokrasi dari berbagai kerajaan yang penah eksis di Sulawesi Selatan, yang hingga kini belum dilirik sebagai akses bangsa dalam menumbuh kembangkan Nilai–nilai Kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia.

Akibatnya adalah ajaran demokrasi yang banyak diakses dari negara-negara Barat, cenderung menjadi ideal type yang pada akhirnya melahirkan ”demokrasi yang merana” tumbuh dan tidak sejalan dengan buadaya politik kita.

Lihat pula: Beberapa Hal Penting dalam Memahami Riwayat Raja Bone (1)

Pengantar

Apa yang kita pahami tentang demokrasi, sebagai hasil pelajaran yang diterima dari berbagai literatur Barat, adalah “pemerintahan dari rakyat” (Demos-cratein). Keberhasilan “Demokrasi” di Barat adalah suatu proses sejarah yang pangjang, setelah melalui revolusi sosial.

Di Eropa dan Amerika, sekitar tahun 1760-1800 terjadi penumbangan sistem kekuasaan-pemerintahan seperti monarchie, atau monokrasi, aristokrasi, plutokrasi, oligarchi dan sebagainya, kemudian berubah menjadi sistem kekuasaan yang berasal dari dan kehendak rakyat. Ia disebut demokrasi, pemerintahan atas kekuasaan rakyat, atau pemerintahan berasaskan kedaulatan rakyat.

Revolusi di Eropa yang melahirkan Liberalisme, Demokrasi, disertai oleh sikap kebanyakan bangsa Eropa yang memandang manusia dari bangsa-bangsa bukan Eropa, sebagai manusia terkebelakang alias kolot, atau disebutnya sebagai orang Barbar, manusia tidak beradab.

Bangsa-bangsa terkebelakang ( baca dunia ketiga sekarang) dipandangnya “wajar atau semestinya” untuk dijajah dan ditiupkan roh peradaban. Bangsa Eropa memberikan label dirinya sebagai mission sacred (missi suci), sebagai panggilan untuk pengabdian.

Demokrasi yang masuk itulah memberikan pengaruh yang amat kuat kepada jalan pikiran bangsa-bangsa terjajah, bahwa sistem kekuasaan-pemerintahan demokrasi menjadi sistem terbaik bagi umat manusia untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Demokrasi dengan berbagai macam atributnya, seperti Parlemen, Kongres, Dewan Perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilihan Umum. Model tersebut dipandang simbol perwakilan rakyat.

Berbagai macam cara, dan upaya penyelenggaraan pemilihan umum, berbagai macam mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atas nama rakyat, seperti: Monarchi konstitusional, dengan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen/wakil rakyat.

Raja hanya berupa lambang pemersatu yang “tak berbuat salah”. Melalui pemilihan umum dengan aneka sistem mobilisasi atau partisipasi rakyat kepada partai-partai politik. Sasaranya adalah terbentuknya pemerintahan yang didukung oleh mayoritas pemilih, sehingga disebut Pemerintahan demokrasi.

Rakyat, lewat pemilihan umum, dengan berbagai sistem seperti sistem distrik atau sistem proporsional, dan sebagainya, semua itu atas nama demokrasi, atas nama rakyat.

Ada cara pemilihan umum yang langsung memilih presiden menjadi Kepala Negara. Ada juga memilih anggota Kongres atau Perwakilan Rakyat secara langsung seperti memilih Presiden, sehingga kedudukan Presiden sama kuatnya dengan Kongres atau Parlemen.Presiden berkuasa penuh selama masa jabatannya yang ditetapkan melalui konstitusi.

Sistem-sistem demokrasi yang aneka macam itulah yang bersumber dari Dunia Barat yang kita pelajari secara mendalam dan kita mengatakan bahwa sistem itulah yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

Kita belum pernah secara amat sungguh-sungguh menengok kepada kehidupan kekuasaan yang (pernah) ada dan berlangsung dalam kalangan bangsa-bangsa Asia umumnya, atau bangsa-bangsa di Asia-Tenggara khususnya, untuk memperoleh perbandingan yang sewajarnya dan mengatakan bahwa di Asia Tenggara bias juga mengimpor paham demokrasi ke negara-negara Barat.

Satu sistem kekuasaan pemerintahan, yang juga amat mendalam mempengaruhi kehidupan Politik di Asia, khususnya di Indonesia, adalah sistem birokrasi yang sarat dengan makna filosofi. Kekuasaan Hindu, yang memandang kekuasaan itu sebagai sesuatu yang konkret.

Barangsiapa memangku kekuasaan itu, dialah “Kekuasaan” itu sendiri. Karena itu “kekuasaan” dalam gagasannya tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh di pecah-pecah, tidak boleh ada kekuatan lain yang menandinginya. Singkat kata tidak boleh ada opposisi di dalam selimut kekuasaan.

Model tersebut pernah berlangsung berbagai kerajaan di Jawa, mulai dari Mataram Hindu sampai Kerajaan Majapahit, kurang lebih sepuluh abad lamanya. Tentu saja sistem itu (Manunggaling kawula gusti), sangat berbeda dari apa yang ditampilkan oleh Demokrasi Liberal dari Dunia Barat.

 

(Bersambung) …….

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you