Menyoal “Kalabbirang” dalam Pandangan Adat Bugis Makassar

Penilaian Kekalabbirangan saat ini tidak lagi ditentukan oleh status kebangsawanan. (foto: mfaridwm)

Penilaian Kekalabbirangan saat ini tidak lagi ditentukan oleh status kebangsawanan seseorang. (foto: mfaridwm/palontaraq)

Oleh:  M. Farid W Makkulau

PALONTARAQ.ID – KALAU dahulu orang bertanya, itu anaknya karaeng siapa? Ketika disebut bahwa orang tersebut anaknya Karaeng A atau Karaeng B, maka orang langsung hormat dan segan terhadapnya, apalagi kalau orang tuanya tersebut mapparenta (karaeng maggau’).

Kini tentu jika pertanyaan yang sama diajukan, tentu jawabannya akan lain dalam konteks penilaian terhadap status sosialnya. Status sosial itu kini telah tereduksi. Masyarakat lebih banyak mempertanyakan status sosial seseorang dalam hubungannya dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan jabatan yang disandangnya.

Sekarang mana ada orang yang mau memandang dan menghormati ”Andi”, bangsawan atau anak karaeng jika hanya berpendidikan rendah, tinggal di rumah reot, sehari-hari hidupnya memprihatinkan dan penghasilan pas-pasan.

Kini tinggal sedikit orang yang tidak mempermasalahkan status sosial dalam pergaulan hidupnya. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang memandang seseorang itu dalam perspektif agama bahwa tidaklah seseorang lebih mulia atas orang lain kecuali iman dan taqwanya di mata Tuhan.

Reduksi atas status sosial dewasa ini dari kebangsawanan karaeng (Makassar), Arung atau Puang (Bugis) ke jabatan, pangkat dan kedudukan bukan hanya terjadi di Pangkep, tetapi terjadi di hampir semua lapisan masyarakat Bugis Makassar dimanapun berada.

Karena saat ini tidak ada lagi raja atau kerajaan. Masyarakat kini lebih memerhatikan aspek ’kekalabbirangan’ (keutamaan) itu dari segi pendidikan, pangkat, jabatan atau kedudukan sosial dalam pemerintahan.

Stratifikasi sosial lama hanya mungkin dapat dilihat pada masih bertahannya komunitas tradisional di Sulawesi Selatan dengan pemimpinnya yang begitu dihormati dan disegani, misalnya (Ammatoa) Kajang di Bulukumba, (Matoa) Toani Tolotang di Sidrap, dan (Puang Matoa) Bissu Dewatae di Pangkep tanpa mempersoalkan asal usul kekayaan, pangkat dan jabatan.

Dalam komunitas tradisional seperti di Kajang, Bulukumba, kekalabbirangan dalam hal kekayaan bukanlah ukuran kedudukan atau kepemimpinan.

Yang terjadi justru sebaliknya, Pemimpin Kajang, Ammatoa, pernah berujar, ”Kalau Masyarakat Kajang ditakdirkan menjadi kaya, maka Ammatoalah orang terakhir menjadi kaya. Dan kalau Masyarakat Kajang ditakdirkan menjadi miskin, maka Ammatoalah orang pertama yang menjadi miskin”.  Hal yang sama juga terlihat dalam perilaku dan kehidupan Puang Matowa, pemimpin komunitas Bissu Dewatae di Pangkep yang sangat sederhana dan bersahaja.

Stratifikasi Sosial yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Pangkep dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya kalangan atau keluarga yang memiliki garis keturunan bangsawan’, yaitu prinsip ’pemberian gelar atau predikat’ yang disebut ambo emmi’ ma’pabati’ (hanya pihak ayahlah yang mewariskan strata sosialnya). Artinya strata sosial anak akan menurun dan diperhitungkan menurut strata sosial pihak ayahnya.

Berdasarkan konsep ”Ambo emmi’ ma’pabbati” tersebut, maka setiap anak yang lahir dari seorang Laki-laki bangsawan akan menjadi bangsawan pula, kendati ibunya seorang hamba sahaya. Sebaliknya, semua anak yang lahir dari seorang laki-laki berketurunan orang kebanyakan akan menjadi orang kebanyakan pula, kendati ibunya adalah bangsawan tinggi atau putri raja sekalipun.

Berbeda dari sistem pewarisan strata sosial yang bertumpu pada strata sosial ayah, maka di dalam sistem pewarisan harta benda setiap anak berhak untuk menjadi ahli waris dari kedua pihak orang tua, baik, dari ayah maupun ibunya.

Kalau dulu, orang tua pasti akan mengkhawatirkan perilaku sosial anaknya di mata masyarakat, jangan sampai mendapatkan cela dan gunjingan dari masyarakat, apalagi sampai masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan keturunan “Karaeng” atau “Puang”. Sekarang zaman sudah berubah, adat sudah terlupakan. Orang yang berpendidikan sarjana dan mempunyai banyak harta kekayaan dapat pula ‘terakui’ atau ‘mengakui dirinya’ sebagai keturunan bangsawan.

Dulunya, orang begitu malu dan hormat jika harus bertemu atau berpapasan jalan dengan seorang yang berdarah bangsawan. Sikap hormat ditunjukkan melalui tata krama dan komunikasi yang baik. Pelapisan sosial ketika itu sangat jelas dan kentara, yaitu ada bangsawan tinggi, bangsawan menengah dan bangsawan rendah serta ada kalangan rakyat kebanyakan (tosama atau tomaradeka) dan Ata’ (hamba sahaya/budak atau pembantu).

Saat ini ’kalabbirang’ atau keutamaan yang dipandang dalam masyarakat Bugis Makassar tidak semata melihat seorang ”Andi” atas seorang yang ”bukan Andi”, melainkan lebih memandang dari segi pendidikan, kekayaan, pangkat atau jabatan.

Seorang yang berpangkat, mempunyai kedudukan yang bagus dalam pemerintahan, terpandang atau dipandang oleh masyarakat, mempunyai relasi sosial dan empati yang tinggi di masyarakat, memiliki aset banyak, berharta serta berpendidikan tinggi dapat saja dipanggil puang atau karaeng oleh masyarakat karena kelebihannya itu.

Pergeseran pandangan terhadap kekalabbirangan ini merubah dengan sendirinya pola stratifikasi dalam konteks kekinian dan ini berlaku umum dalam semua masyarakat dimana saja berada.

Hal sebaliknya juga bisa terjadi, orang yang secara keturunan seharusnya dipanggil puang, karaeng atau andi malahan tidak dipandang dalam masyarakat. Hal ini karena faktor keturunan itu dapat saja sekarang ini dipandang rendah, tidak diperhitungkan atau bahkan diperintah oleh yang bukan puang atau karaeng karena faktor kelebihan lain.

Perubahan status kekaraengan dan kekalabbirangan tersebut sah saja dan bukan suatu kesalahan dalam hubungan sosial. Bukan lagi hal aneh jika terjadi demikian mengingat sekarang pemerintahan dijalankan bukan atas dasar kerajaan.

Di beberapa pulau di Pangkep, stratifikasi sosial malahan didasarkan atas kepemilikan modal, dimana yang kuat modalnya, lazimnya disebut tuan, puang, karaeng, pak haji atau punggawa dapat memerintah orang atau nelayan yang tidak kuat modalnya atau hanya menjadi pekerja atau buruh dari usaha perikanan tangkap sang pemilik modal. (*)

 

Tentang Penulis:
M. Farid W Makkulau, seorang penulis dan peneliti sejarah budaya Sulawesi Selatan, tinggal di Pangkep. Beberapa buku karyanya antara lain: Sejarah dan Kebudayaan Pangkep, Sejarah Kekaraengan di Pangkep, Manusia Bissu, dan lainnya. Penulis bisa dihubungi via email: penulissulsel@gmail.com

About the Author:
M. Farid W Makkulau, an observer of South Sulawesi culture, wrote a book: Pangkep History and Culture, History of the Kingdom in Pangkep, Bissu Man, and others. Authors can be contacted via email: palontaraq@gmail.com

Like it? Share it!

Leave A Response